Rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) mulai berlangsung di Sumatera Utara (Sumut). The Chairman of IMT-GT Joint Business Council (JBC) Indonesia Sjahrian Harahap berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi ketiga negara sekaligus mendorong lahirnya investasi dan kemitraan bisnis yang konkret.

“Pertemuan JBC di Medan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi ketiga negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utama di Asia Tenggara melalui aksi nyata dan pembukaan peluang investasi baru,” kata Sjahrian saat Joint Business Council (JBC) Meeting di JW Marriott Medan, Senin (7/9/2026).

Menurut Sjahrian, forum tersebut menjadi momentum untuk mentransformasi semangat kerja sama segitiga pertumbuhan menjadi investasi riil dan kemitraan bisnis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Hari ini lebih dari sekadar pertemuan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah semangat kerja sama menjadi kemitraan bisnis nyata, investasi nyata, dan dampak ekonomi nyata," ujar Sjahrian.

Sjahrian menekankan, ketiga negara memiliki kekuatan fundamental yang besar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, manufaktur, pariwisata, logistik, ekonomi digital, industri halal, energi, hingga infrastruktur.

Karena itu, para pemimpin bisnis yang hadir diharapkan tidak sekadar menjadikan platform IMT-GT sebagai tempat bertukar gagasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menghasilkan kesepakatan, mengembangkan proyek, serta membuka pasar baru.

“Saya berharap rapat JBC ini berjalan produktif, bermakna, dan sukses. Bersama-sama, mari kita hubungkan bisnis, ciptakan peluang, dan ubah kerjasama menjadi kesejahteraan. Terima kasih dan selamat datang di Medan," kata Sjahrian kepada para delegasi yang hadir.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae mengatakan, dalam rangkaian kegiatan IMT-GT juga akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara 10 gubernur se-Sumatera.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumut, khususnya masyarakat di Pulau Sumatera.

“IMT-GT telah mulai dilaksanakan, diharapkan akan membawa dampak nyata bagi perekonomian regional, khususnya Sumut atau Sumatera,” kata Porman.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menerapkan keteladanan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun langkah konkret sesuai bidang tugas masing-masing, agar nilai-nilai keteladanan tersebut tidak berhenti pada peringatan seremonial.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (27/8/2026).

"Setiap tahun kita bicara tentang meneladani Rasulullah dalam pelayanan dan pekerjaan. Namun, hal itu kadang sulit dinilai. Saya minta setiap OPD dibagi tugasnya secara jelas, apa langkah konkret meneladani Rasulullah yang bisa diterapkan, sehingga benar-benar terealisasi," ujar Bobby di hadapan para ASN.

Dalam arahannya, Bobby juga mengajak seluruh pihak memaknai pembangunan masjid sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah. Menurutnya, masjid tidak hanya memiliki fungsi fisik sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus dihidupkan melalui fungsi sosial dan pemakmurannya di tengah masyarakat.

Bobby juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para qari di Sumut. Ia mendorong adanya pemberian insentif yang lebih layak bagi imam dan qari di 33 kabupaten/kota, agar mereka dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik.

"Jangan sampai qari kita kalah pendapatannya dari petugas keamanan. Jangan sampai karena alasan ekonomi, potensi para qari justru terabaikan. Pemerintah Provinsi harus hadir memberikan apresiasi dan insentif yang layak," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bobby mengingatkan seluruh ASN Pemprov Sumut untuk bekerja dengan empati dan tidak menjadi pemicu keresahan di tengah masyarakat. Pesan tersebut ditujukan kepada ASN yang bertugas di lapangan maupun mereka yang menjalankan pekerjaan di balik meja.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut juga diisi tausiyah oleh Ustaz Mulkan Azhima. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT.

Ia menekankan, rasa syukur merupakan salah satu kunci meraih ketenangan hidup, baik dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hati yang dipenuhi rasa syukur tidak mudah tergoda oleh hal-hal negatif serta mampu menghadapi berbagai tantangan pekerjaan dengan lebih tenang dan ikhlas.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Kahiyang Ayu, unsur Forkopimda Sumut, Staf Ahli I TP PKK Sumut Tietik Sugiharti Surya, Ketua Harian LPTQ Sumut Ustaz Yasir Tanjung, Ketua Babinrohis Sumut Damri Tambunan, para pimpinan OPD dan BUMD, perwakilan perguruan tinggi, serta jajaran ASN di lingkungan Pemprov Sumut.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan menjadi bagian dari upaya mengisi makna 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut diwujudkan melalui kebijakan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih, khususnya Kepulauan Nias.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution usai mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Senin (17/8/2026). Upacara dihadiri unsur Forkopimda Sumut, organisasi kemasyarakatan, pelajar, ASN, serta tamu kehormatan dari negara sahabat.

Usai upacara, Gubernur menjawab pertanyaan wartawan terkait harga bahan pokok yang memengaruhi inflasi, terutama di sejumlah daerah. Menurutnya, pengendalian harga pangan, khususnya beras, menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Bobby Nasution juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias. Momentum Hari Kemerdekaan, menurutnya, menjadi pengingat bahwa wilayah yang masuk kategori Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) harus terus didorong menuju kemajuan yang lebih merata.

"Terkait inflasi, ya kita berupaya agar bagaimana harga bahan terutama kebutuhan pokok di semua daerah itu sama. Khususnya di Kepulauan Nias, kita akan membangun Gudang Pangan di sana. Tujuannya, supaya harga di sana dan di Pulau Sumatera, sama," ujar Bobby Nasution.

Menurutnya, pembangunan gudang pangan di Kepulauan Nias merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan disparitas harga kebutuhan pokok antara wilayah kepulauan dan daratan Sumatera.

"Sebagaimana arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto untuk memastikan ketahanan pangan di seluruh daerah. Karenanya kita ingin hadirkan itu di sana (Kepulauan Nias)," ungkapnya.

Dalam rangkaian upacara tersebut, Gubernur Bobby Nasution juga menyematkan tanda kehormatan Satyalencana kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengabdi selama 20 hingga 30 tahun. Selain itu, diserahkan pula remisi dan pengurangan masa pidana kepada narapidana yang memenuhi syarat.

Usai upacara, Bobby Nasution menyapa seluruh peserta dan pasukan upacara serta berfoto bersama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan para pelajar. Selanjutnya, ia bersama rombongan mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Kantor Gubernur Sumatera Utara.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026 resmi dibuka di Lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Senin (15/6/2026) malam. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh pihak mengimplementasikan nilai-nilai Alquran dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan Sumut yang berkah.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution pada pembukaan MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026 yang dihadiri Wakil Gubernur Sumut  Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Wakil Menteri Agama RI Raden Muhammad Syafi’i, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Muhibuddin, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu bersama Staf Ahli TP PKK Sumut Titiek Sugiharto, Ketua Panitia Muhammad Yasir Tanjung, para kepala daerah, peserta MTQ, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengapresiasi partisipasi dan dukungan seluruh kabupaten/kota yang mengirimkan kafilah untuk mengikuti MTQ. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan unsur Forkopimda yang turut menyukseskan penyelenggaraan MTQ pertama pada masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Surya.

“Kami juga mengucapkan terima kasih, karena dalam kesempatan ini ada Pak Wakil Menteri Agama yang membersamai sekaligus membuka MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara,” ujar Bobby Nasution.

Bobby menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang syiar agama, tetapi juga harus menjadi inspirasi dalam menjalankan pembangunan di seluruh daerah di Sumut. Dengan demikian, kehadiran pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Mari sama-sama kita laksanakan apa yang ada dalam Alquran, bagaimana sebagai pemerintah kita benar-benar melayani masyarakat, mendahulukan masyarakat. Walau tidak bisa sempurna 100 persen, tetapi bagaimana kita bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain, sehingga Sumatera Utara menjadi provinsi yang berkah dimulai dari kabupaten yang berkah,” jelas Bobby Nasution.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI Raden Muhammad Syafi’i menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Menurutnya, pelaksanaan MTQ tahun ini berlangsung dengan baik, mulai dari lokasi yang representatif, suasana yang tertib, hingga rangkaian acara yang dikemas menarik.

“Dan tampilan Gubernur bersama Wakil Gubernur (di panggung) tadi menunjukkan sesuatu yang indah, terkesan ada kenyamanan. Sumatera Utara akan aman, damai, dan terus melaju ke depan,” ujar Raden Syafi’i.

Sebelum secara resmi membuka MTQ, Raden Syafi’i berharap ajang tersebut mampu melahirkan qari dan qariah terbaik yang akan menjadi duta Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional. Ia menilai Sumatera Utara selama ini telah banyak melahirkan qari dan qariah berprestasi.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara saya nyatakan dibuka,” ujar Raden Syafi’i.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melarang aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, hingga pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumut menggunakan rokok elektronik atau vape. Kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang.

Larangan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor:188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektrik di Sumut yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumut.

“Instruksi ini sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik atau vape,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap di Medan, Senin (15/6/2026).

Melalui instruksi tersebut, Gubernur juga meminta bupati dan wali kota melakukan pengawasan serta monitoring terhadap pelaksanaan larangan penggunaan rokok elektrik di wilayah masing-masing. ASN, non-ASN, maupun pegawai BUMD yang melanggar diminta diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bupati/walikota juga diminta membuat atau memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau Vape di area strategis yang mudah dibaca," kata Erwin.

Selain itu, kepala daerah juga diminta mengimbau organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha pariwisata seperti perhotelan dan restoran, serikat pekerja, perusahaan transportasi, organisasi olahraga, hingga direktur rumah sakit untuk menerapkan larangan penggunaan rokok elektrik bagi pekerja, karyawan, maupun anggotanya.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terkait pelarangan total penggunaan rokok elektrik. Berdasarkan kajian BNN, rokok elektrik rentan dimanfaatkan sebagai media peredaran narkoba cair dan zat berbahaya lainnya.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Kementerian Hukum (Kemenhum) meresmikan 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumut. Kehadiran Posbankum diharapkan mempermudah masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dalam mengakses layanan bantuan hukum secara cepat dan terjangkau.

Jumlah Posbankum yang diresmikan tersebut sama dengan jumlah desa dan kelurahan di Sumut. Dengan demikian, seluruh masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendampingan hukum dan memperjuangkan keadilan.

“Kami yakin setelah Posbankum 100% di Sumut masyarakat desa dan kota tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mendapat bantuan hukum, tidak perlu lagi melalui jalur yang kompleks untuk mendapatkan keadilan,” kata Bobby Nasution usai peresmian Posbankum di Aula Raja Inal Siregar, Rabu (10/6/2026).

Bobby Nasution menyampaikan, hingga saat ini Posbankum di Sumut telah membantu menyelesaikan 408 kasus. Menurutnya, angka tersebut berpotensi terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Meski demikian, ia berharap berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan pendampingan di Posbankum tanpa harus berujung pada proses persidangan.

“Teknologi, perekonomian di daerah kita begitu dinamis dan bergerak cepat, gesekan antar masyarakat atau dengan korporasi hampir tidak bisa dihindarkan, tetapi dalam hati yang terdalam Saya tidak ingin sampai ke proses hukum yang panjang, melelahkan dan berlarut-larut,” kata Bobby Nasution.

Ia juga berharap Posbankum dapat bersinergi dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) yang digagas Pemerintah Provinsi Sumut. Untuk itu, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat implementasi pendekatan restorative justice di daerah masing-masing.

“PR-nya tinggal satu, bupati/walikota perlu menetapkan hukumannya misal membersihkan tempat ibadah, jalan atau fasilitas umum lainnya untuk persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di Posbankum,” ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam penyelesaian persoalan hukum. Karena itu, pendekatan restorative justice dinilai sebagai langkah yang tepat untuk dikedepankan.

“Bisa dilakukan (penyelesaian masalah hukum) melalui Posbankum, Babinkamtibmas, Jaga Desa (program Kejaksaan) atau Babinsa TNI, yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan,” kata Supratman Andi Agtas.

Pada kesempatan tersebut, seluruh kabupaten/kota di Sumut menerima penghargaan dari Kementerian Hukum atas komitmen mendirikan Posbankum di wilayah masing-masing. Supratman berharap keberadaan Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya bisa memonitor secara detail kegiatan Posbankum dan ini menjadi salah satu indikator Saya apakah Kanwil Kemenkum di daerah tersebut berjalan atau tidak, kami sangat berharap ini benar-benar terlaksana karena salah satu Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Supratman.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, para bupati dan wali kota se-Sumut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut Ignatius Silalahi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sumut.

(Sumber: Diskominfo Sumut)