Penanaman pohon dan mangrove menjadi salah satu solusi nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Selain menjaga kawasan pesisir dari abrasi, program mangrove juga berperan penting dalam penyerapan karbon, mitigasi perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem pesisir.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026 di KTH Wisata Hutan Pantai Romantis, Jalan Pantai Tengah Nomor 20, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Sabtu (6/6/2026).

"Penguatan gerakan penanaman pohon dan mangrove menjadi solusi nyata menghadapi perubahan iklim dengan menjaga kawasan pesisir dari abrasi, investasi lingkungan untuk generasi mendatang," ujar Sulaiman.

Menurutnya, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan guna mendukung target pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang terjaga akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Sulaiman juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ditargetkan penanaman mangrove seluas 27 hektare di Sumut. Luasan tersebut terdiri dari 12 hektare di Kepulauan Nias dan 15 hektare di Kabupaten Serdang Bedagai.

"Tahun 2026 ditargetkan penanaman mangrove seluas 27 hektare yang terdiri dari Kepulauan Nias 12 hektare, Kabupaten Serdangbedagai 15 hektare," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Sumut telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 600.11/2472/2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri di Sumatera Utara. Melalui gerakan tersebut, seluruh 33 kabupaten/kota di Sumut telah melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin yang melibatkan ASN, pelajar, mahasiswa, masyarakat, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melalui video conference menyampaikan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema "Saatnya Bekerja untuk Iklim, Demi Masa Depan Bumi yang Berkelanjutan".

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur mengajak masyarakat untuk melakukan "tobat ekologis" dengan membiasakan memilah sampah secara bijak mulai dari rumah tangga.

Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menghadapi Triple Planetary Crisis, yang meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.

"Tantangan lingkungan tersebut memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui langkah-langkah konkret yang berkelanjutan," pungkasnya.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang, Senin (1/6/2026). Pada kesempatan tersebut, Bobby menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

“Pancasila sangat relevan, bukan hanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk kondisi global saat ini,” ujar Bobby usai memimpin upacara.

Bobby juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, semangat Pancasila harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam upacara tersebut, Bobby membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Dalam pidato itu disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia,” ujar Yudian dalam pidatonya.

Yudian menegaskan, Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap mampu berdiri kokoh sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia menjaga persatuan di tengah lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis menjadi bukti nyata kekuatan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” kata Yudian.

Pada kesempatan itu, Yudian juga berpesan kepada para menteri dan kepala daerah agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan senantiasa berlandaskan prinsip keadilan sosial serta berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” ujar Yudian.

Turut hadir pada upacara tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, serta unsur Forkopimda. Upacara juga diikuti personel TNI, Polri, ASN, dan para pelajar.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di Lapangan Astaka Jalan Willem Iskandar, Medan, Rabu (20/5/2026). Momentum tersebut dimaknai sebagai penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam upacara tersebut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, aparatur pemerintah, TNI/Polri, partai politik, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam amanatnya, Surya membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid pada peringatan Harkitnas ke-118. Peringatan ini sekaligus menjadi refleksi atas lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang disebut sebagai “Fajar Menyingsing” bagi kesadaran berbangsa.

“Dimana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak dimana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa,” ujar Surya, membacakan pidato Menkomdigi.

Usai upacara, Surya mengatakan semangat Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai semangat persatuan di tengah keberagaman. Menurutnya, perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Oleh karena itu, beda perjuangan tahun 1908 dengan sekarang. Kebangkitan dulu kan harus memotivasi para generasi muda, untuk persiapan dalam rangka merebut kemerdekaan. Kalau sekarang, kebangkitan itu sesuai dengan porsi dan tugas kita masing-masing,” katanya.

Sebagai bagian dari perjalanan bangsa, Surya menegaskan Pemerintah Provinsi Sumut memaknai kebangkitan sebagai upaya menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang sudah baik, menurutnya, perlu terus ditingkatkan, sementara yang masih kurang harus diperbaiki.

“Untuk Sumatera Utara kita mengimbau kepada seluruh kabupaten/kota agar melaksanakan hal yang sama. Kolaborasi Sumut Berkah, itu ikatan kita, karena tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Surya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus bangkit dan memperbaiki kualitas diri, perekonomian, serta sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut sejalan dengan pidato Menkomdigi yang menyebut Kebangkitan Nasional sebagai proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yakni menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Usai pelaksanaan upacara, Surya menyempatkan diri berfoto bersama kepala perangkat daerah, pengurus TP PKK, Dharma Wanita, serta para tamu undangan.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan pentingnya penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu (20/5/2026).

Pada kesempatan itu, Surya mendorong para peserta PKN agar menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing, khususnya dalam mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berkomitmen meningkatkan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kita ingin menghadirkan birokrasi yang profesional, melayani, adaptif terhadap perubahan, serta mampu mempercepat pembangunan daerah,” ujar Surya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK sebagai fondasi utama dalam bekerja, terutama integritas, loyalitas, profesionalisme, disiplin, dan orientasi pelayanan publik.

Menurut Surya, masyarakat saat ini menaruh harapan besar terhadap birokrasi yang mampu bekerja cepat, efektif, dan solutif. Karena itu, ASN dituntut hadir sebagai pelayan publik yang memberikan kepastian, kemudahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, Surya menekankan bahwa para peserta PKN merupakan pemimpin terpilih di instansi masing-masing. Karena itu, pelatihan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas diri, memperluas jejaring kolaborasi, dan menumbuhkan semangat perubahan yang berkelanjutan.

Ia berharap para peserta mampu menghasilkan proyek perubahan yang implementatif, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI Triwidodo Wahyu Utomo menyampaikan pentingnya kepemimpinan adaptif dalam menghadapi berbagai krisis yang semakin kompleks di daerah, mulai dari krisis ekonomi, sosial, hingga moral yang kerap terjadi secara bersamaan.

Triwidodo menambahkan, isu kebencanaan saat ini menjadi persoalan strategis yang perlu diantisipasi sejak dini karena berdampak besar terhadap keberlanjutan dan daya saing daerah. Menurutnya, kemampuan daerah untuk pulih cepat pascabencana kini menjadi indikator penting selain kemudahan perizinan dan tata kelola birokrasi.

Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor tanpa ego sektoral. Para pemimpin di semua level dituntut memiliki kesiapsiagaan, empati, serta kemampuan membangun solidaritas dalam menghadapi situasi darurat.

“Pemimpin harus siap menghadapi ketidakpastian dan bekerja dalam satu tim untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Agustinus Panjaitan melaporkan, pelatihan tersebut bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis ASN yang sedang atau akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama agar mampu memimpin perubahan, bersinergi lintas sektor, serta menghadirkan kebijakan inovatif yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Agustinus menjelaskan, pelatihan diikuti 49 peserta yang berasal dari berbagai instansi, antara lain Kejaksaan Agung, Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepahiang, serta peserta dari kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung mulai 20 Mei hingga 25 September 2026.

Menurutnya, metode pembelajaran yang digunakan menerapkan model blended learning yang memadukan pembelajaran mandiri (self learning), kelas virtual (distance learning), dan pembelajaran tatap muka atau klasikal.

Turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, para pejabat struktural, serta Widyaiswara BPSDM Sumut.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) terus belajar dan meningkatkan kompetensi dengan menjadikannya sebagai bagian dari budaya organisasi. Menurutnya, tuntutan perkembangan teknologi saat ini membutuhkan aparatur yang adaptif, cepat, cerdas, dan kolaboratif.

Hal tersebut disampaikan Wagub Surya pada Peluncuran Sumut Corporate University (Corpu) dan Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Provinsi Sumatera Utara Batch I dan II Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (13/5/2026).

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para pimpinan OPD, serta ribuan peserta Latsar.

“Momen penting ini merupakan transformasi pengembangan sumber daya aparatur yang menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membangun birokrasi yang adaptif, profesional, inovatif, dan terus belajar,” ujar Surya membacakan pidato Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Kepada seluruh peserta Latsar CPNS Batch I dan II Tahun 2026, Surya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran dan aktualisasi. Menurutnya, para ASN tersebut merupakan generasi baru yang akan menjadi penggerak perubahan birokrasi di masa depan.

Ia menegaskan, perkembangan teknologi membuat ASN tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. ASN juga harus memiliki integritas, karakter pelayanan, kemampuan beradaptasi, serta mampu menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat.

“ASN harus memiliki integritas, karakter pelayanan, kemampuan beradaptasi, kerja sama, memanfaatkan teknologi, serta menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat. Anda harus bergerak cepat, bekerja cerdas, kolaboratif, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat,” katanya.

Karena itu, lanjut Surya, peluncuran Sumut Corporate University bukan sekadar program pelatihan, melainkan ekosistem pembelajaran ASN yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Program tersebut diharapkan menjadi ruang belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat kolaborasi, serta membangun budaya inovasi di lingkungan kerja.

“Kita ingin ASN Sumatera Utara memiliki semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat. Belajar tidak lagi hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman kerja, praktik lapangan, mentoring, coaching, collaborative learning, pemanfaatan teknologi digital, dan berbagi pengetahuan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Surya juga berpesan kepada seluruh ASN agar terus menjaga integritas, memegang teguh nilai ASN BerAKHLAK, memberikan pelayanan terbaik, serta menghadirkan solusi bagi masyarakat.

Usai sambutan, Wagub Surya secara resmi meluncurkan Sumut Corporate University (Corpu) sekaligus menutup Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Sumatera Utara Batch I dan II Tahun 2026.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membantah akan membuka 9.759 formasi CPNS pada tahun 2026. Plt Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut Chusnul Fanany Sitorus mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tahap pengumpulan data.

“Tidak benar Pemprov Sumut membuka penerimaan CPNS sebanyak 9.759 formasi," kata Plt Kepala Bapeg Chusnul Fanany Sitorus di Medan, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, Chusnul menjelaskan angka 9.759 tersebut merupakan total berupa usulan formasi dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut. Jumlah tersebut masih diproses dan diverifikasi.

"Dapat kami jelaskan bahwa angka 9.759 tersebut adalah data dari usulan 21 OPD yang masih diproses dan diverifikasi sesuai dengan surat dari Menpan-RB dengan memperhatikan ketersediaan anggaran APBN maupun APBD dengan prinsip Zero Growth,” kata Chusnul.

Selain itu, Chusnul juga menjelaskan penetapan formasi ASN merupakan kewenangan Menpan RB. Ia menegaskan hingga sampai saat ini, jumlah formasi CPNS Pemprov Sumut masih diverifikasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan penetapan formasi CPNS merupakan kewenangan Kemenpan RB. Ia juga menegaskan jumlah formasi CPNS tahun 2026 masih dalam proses pendataan usulan dan verifikasi.

“Jadi informasi formasi 9.759 itu tidak benar," kata Erwin.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mendoakan agar daerah yang dipimpinnya terbebas dari bencana dan narkoba. Menurutnya, dua persoalan tersebut menjadi tantangan besar yang dihadapi Sumut saat ini.

Sumut diketahui baru saja dilanda bencana besar pada akhir tahun 2025 berupa banjir dan tanah longsor. Peristiwa tersebut mengakibatkan lebih dari 300 korban jiwa, serta ribuan warga mengungsi dan mengalami luka-luka.

“Kita baru saja mengalami bencana yang cukup besar, kita tidak ingin ini terjadi kembali, jadi mari kita doakan bersama-sama,” kata Bobby Nasution saat memberikan sambutan pada Pengajian Akbar dalam rangka HUT ke-78 Sumut di Masjid Raya Al Mashun, Selasa (5/5/2026).

Selain bencana, persoalan narkoba juga menjadi perhatian serius. Sumut hingga kini masih berstatus darurat narkoba dengan tingkat penyalahgunaan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional per Februari 2026, prevalensi pengguna dan penyalahgunaan narkoba di Sumut mencapai 1,5 juta orang.

“Satu lagi, ini yang paling diresahkan masyarakat terutama ibu-ibu kita, narkoba. Kita masih peringkat pertama, mari sama-sama ustaz kita doakan agar narkoba ini hilang dari Sumatera Utara,” ujarnya.

Pengajian akbar tersebut dihadiri sekitar 3.000 jemaah yang mayoritas merupakan kaum ibu. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Sumut, Abu Kosim, menyampaikan kegiatan ini juga menghadirkan tausiah dari Das'ad Latif.

“Ada sekitar 3.000 jemaah yang hadir di sini, mendengarkan tausiah dari ustaz Das’ad Latif, kemudian juga pemimpin-pemimpin organisasi keislaman. Insya Allah acara yang kita laksanakan mendapat berkah dari Allah,” kata Abu Kosim.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, serta Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. Hadir juga Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, pimpinan OPD Pemprov Sumut, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dinas Pendidikan Pemerintah Sumut untuk menaikkan gaji guru setiap tahun. Kebijakan ini diutamakan bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) dan Guru Tidak Tetap (GTT).

Saat pengangkatan PPPK PW, Bobby Nasution telah meningkatkan gaji guru PPPK PW sekitar Rp2 juta per bulan, sedangkan honor GTT sebesar Rp90 ribu per jam. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Gebyar Expo Pendidikan 2026 di Lapangan Astaka Dispora Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Sabtu (2/5/2026), ia kembali menegaskan permintaan tersebut kepada Dinas Pendidikan (Disdik) agar kenaikan dilakukan secara berkala setiap tahun.

“Saya minta kesejahteraan guru diperhatikan sebaik-baiknya, jangan malah yang bukan guru lebih besar gajinya, sesuaikan terutama untuk PPPK Paruh Waktu dan GTT, tolong tahun depan naikkan lagi, tiap tahun meningkat biar guru-guru kita lebih sejahtera,” kata Bobby Nasution.

Selain peningkatan kesejahteraan guru, Bobby juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Hal ini dinilai krusial agar siswa di Sumut mampu bersaing dengan sekolah lain yang memiliki sarana lebih baik.

“Saya titip anak-anak kita kepada para guru, pengajar agar dididik dengan baik, Pemprov pastikan fasilitas pembelajaran memadai sehingga anak-anak kita belajar dengan baik, tidak kalah saing dan mampu menjawab tuntutan deep learning yang digaungkan Kementerian Pendidikan,” ujarnya.

Usai upacara Hardiknas, Pemprov Sumut juga menggelar Gebyar Expo Pendidikan 2026 yang diisi dengan peluncuran berbagai program, antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha dan industri, serta peluncuran aplikasi Sumber Disdik.

Bobby berharap lulusan SMK di Sumut dapat lebih mudah terserap di dunia kerja berkat peningkatan kualitas pendidikan.

“Saya berharap ini mempermudah anak-anak kita yang SMK untuk diterima di dunia usaha dan industri,” kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan bahwa Gebyar Expo Pendidikan 2026 berlangsung selama tiga hari di Lapangan Astaka Dispora Sumut. Kegiatan ini juga mencatat rekor lukisan terbanyak yang dipajang di satu lokasi, serta diramaikan berbagai perlombaan dan hiburan.

“Kita juga ada hiburan penampilan seni dari berbagai sekolah, festival band, kompetisi Mobile Legend, dan penampilan artis nasional Idgitaf, kami perkirakan selama tiga hari ke depan total pengunjung sekitar 15 ribu orang,” kata Alexander.

Upacara peringatan Hardiknas dan Gebyar Expo Pendidikan ini turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, tokoh pendidikan, OPD terkait, serta para siswa dari berbagai sekolah di Medan dan sekitarnya.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Acara pelepasan purnabakti Bapak Wasito, S.Sos., M.Si dan Bapak Erwin Rangkuti, S.Sos diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara (BAPEG PROVSU) sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat dan kehangatan, dihadiri oleh jajaran pegawai di BAPEG PROVSU.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili Kaban BAPEG PROVSU, sambutan disampaikan oleh Sekretaris BAPEG PROVSU, Muhammad Taufik, S.STP., M.AP, yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi kedua purnabakti serta harapan agar nilai-nilai pengabdian yang telah ditunjukkan dapat menjadi teladan bagi seluruh pegawai.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan pemberian cinderamata sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan atas dedikasi dan jasa yang telah diberikan kepada instansi dan masyarakat.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang diselenggarakan di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Surya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang dihadiri seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut.

Dalam sambutan Mendagri ditegaskan, peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Meski demikian, keberhasilan pembangunan nasional tetap sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sambutan tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sinkronisasi pembangunan. Di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” ucapnya.

Selain itu, kolaborasi antar daerah dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, akses air bersih, serta pengentasan ketimpangan antarwilayah.

“Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi hal penting di tengah berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim,” katanya.

Disampaikan juga, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. 

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan creative financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain piala, Pemprov Sumut juga menerima apresiasi berupa bantuan pemerintah senilai Rp3 miliar.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Sebagai informasi, kategori creative financing menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya serta menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan. Aspek penilaian meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, hingga pemanfaatan CSR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penilaian juga mencakup efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUD, serta kemampuan menjalin kerja sama dengan badan usaha.

“(Kategori) creative financing, adalah bagaimana terobosan mendapatkan pendapatan, mengefisiensikan belanja, tata kelola keuangan dan terobosan lain yang berkaitan dengan sektor keuangan," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito menambahkan, penghargaan tersebut penting untuk menciptakan iklim kompetitif antar daerah, sehingga mendorong persaingan yang sehat dalam peningkatan kinerja.

"Kita, Kemendagri, perlu memberikan penghargaan pada rekan-rekan yang kinerjanya baik,” kata Tito.

Mendagri Apresiasi Gubernur Bobby

Dalam sambutannya juga, Mendagri mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution dan kepala daerah Sumut yang lain lantaran menghibahkan dana TKDnya sebesar Rp 260 miliar untuk pemulihan bencana di Aceh.

“Saya terimakasih ada pak Bobby dan Bupati/Walikota Sumut, karena sebagai Kasatgas, ini pengalaman yang cukup berat, pertama kali saya menangani bencana dengan skala yang seluas ini, tiga provinsi, dari hasil analisis kami, itu ada daerah di Aceh yang masih berat," kata Tito. 

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan, Jalan SM Raja, Medan, Rabu (15/4/2026). Upacara berlangsung khidmat, diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.

"Sebagai bentuk penghormatan pada jasa pahlawan, terutama yang telah berjasa pada pembangunan Sumut, mari kita heningkan cipta," ucap Bobby Nasution.

Sebagai simbol penghormatan tertinggi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bobby Nasution meletakkan karangan bunga di monumen utama. Kegiatan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga, diawali di makam almarhum Raja Inal Siregar.

Didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Bobby Nasution menaburkan bunga sebagai bentuk penghormatan, yang kemudian diikuti rombongan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ziarah kemudian berlanjut ke makam Marah Halim Harahap. Kehadiran jajaran pejabat serta Konsul Jenderal (Konjen) negara sahabat di makam kedua tokoh tersebut menjadi momen refleksi atas jasa besar mereka dalam meletakkan fondasi pembangunan di Sumut.

Menurut Bobby Nasution, kegiatan ziarah ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum bagi generasi penerus untuk mengambil nilai-nilai perjuangan para pendahulu.

“Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan mereka demi mewujudkan Sumut yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, jajaran Forkopimda, perwakilan negara sahabat, serta pimpinan BUMN dan BUMD.

Dalam rangka mengenang jasa para pemimpin terdahulu, ziarah ini juga menjadi pengingat akan dedikasi dua tokoh penting Sumatera Utara. Raja Inal Siregar yang menjabat sebagai Gubernur Sumut periode 1988–1998 dikenal sebagai pencetus program “Marsipature Hutanabe” (Membangun Kampung Halaman Masing-masing). Melalui program tersebut, pembangunan daerah didorong dengan melibatkan peran aktif putra daerah. Sebelum menjabat gubernur, ia merupakan tokoh militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI.

Sementara itu, Marah Halim Harahap yang menjabat sebagai Gubernur Sumut periode 1966–1978 tercatat sebagai gubernur dengan masa jabatan terlama di Sumut. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang olahraga, khususnya melalui turnamen sepak bola internasional Marah Halim Cup yang pernah mengharumkan nama Medan dan Sumatera Utara di kancah dunia. Selain itu, ia juga berperan penting dalam menjaga stabilitas daerah pada awal masa Orde Baru

(Sumber: Diskominfo Sumut)