HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Gubernur, Wagub, dan Sekdaprov Sumut Kompak Pakai Baju Adat
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong kompak mengenakan baju adat, saat upacara Kemerdekaan RI ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di Astaka, Jalan William Iskandar Deliserdang, Minggu (17/8/2025).
Gubernur Bobby Nasution memakai baju adat Pakpak, Wagub Surya memakai baju adat Toba, sedangkan Sekdaprov Togap Simangunsong memakai baju adat Karo. Beragam baju adat ini menggambarkan bahwa Provinsi Sumut memiliki ragam suku dan budaya.
Menjadi inspektur upacara, Bobby Nasution berdiri gagah dengan bulang-bulang (penutup kepala) berwarna merah. Ditambah setelan jas dan celana panjang yang dibalut dengan kain khas Pakpak di pinggang berwarna biru. Penampilannya semakin gagah akan hiasan borgot, kalung berwarna emas yang melingkar di dada.
"Ini dari Pakpak Bharat. Saya pakai ini kebetulan kemarin dari Pakpak," jawab Bobby.
Bobby pun berpesan pada pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI kepada generasi muda agar menjauhi narkoba, menjauhi perbuatan-perbuatan negatif. "Mari kita bangun generasi emas 2045," katanya.
Pada upacara tersebut, Bobby juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada enam ASN. Penghargaan ini sebagai tanda kehormatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tanda kehormatan ini diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama 10, 20, atau 30 tahun secara terus menerus.
Pada upacara tersebut, terdapat 71 pasukan pengibar bendera merah putih (Paskibraka). Regina Rifqah Batubara, siswi SMAN 2 Plus, asal Panyabungan, Kabupaten Mandailingnatal (Madina) sebagai pembawa baki.
Menjadi Paskibraka pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadikannya pengalaman yang tidak terlupakan. Apalagi, ia langsung dihadapkan dengan orang nomor satu di Sumut.
"Saya sangat senang dan bahagia. Saya bangga bisa menjadi pembawa baki, bendera merah putih yang dikibarkan pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI," ucapnya.
Turut hadir pada upacara itu Forkopimda Sumut, Pimpinan BUMN dan BUMD, Konjen negara sahabat, tokoh agama, masyarakat, pimpinan perangkat daerah Pemprov Sumut, dan lainnya. Upacara juga dihadiri oleh Ketua Tim PKK Sumut Kahiyang Ayu dan Staf Ahli 1 PKK Sumut Titiek Sugiharti. Pada kesempatan itu Kahiyang dan Titiek juga kompak mengenakan baju adat Toba.
sumber : Diskominfo Sumut
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution Lantik Lima Pejabat Eselon II
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc. dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ir. Togap Simangunsong, M.App.Sc., melantik sebanyak 5 (lima) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor GUBSU, Medan (15/08).
Berikut nama-nama kelima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut adalah Dr. Muhammad Suib, S.Pd, M.M sebagai Asisten Administrasi Umum Sekdaprovsu, Dr. Erwin Hotmansah Harahap, S.STP, M.M sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi PROVSU, Fitra Kurnia, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral PROVSU, Ade Sofianta, S.STP, M.M sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu dan Abu Kosim, S.Sos, M.AP sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu.
Serta yang menjadi saksi pelantikan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu, Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si dan Inspektur Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE.
Lantik Kepala Biro Umum dan Biro Pengadaan Barang Jasa, Bobby Nasution Minta Tutup Celah Korupsi dan Pungli
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dua Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, yakni Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut, Jumat (9/5/2025). Dalam amanahnya, Gubernur meminta jajarannya menutup celah korupsi dan pungli.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Chusnul Fanany Sitorus sebagai Kepala Biro Umum dan Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Biro PBJ. Keduanya dilantik di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan.
Gubernur mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah di tempat yang baru. Sehingga ia berharap, keduanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Memahami visi misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Termasuk apa yang menjadi prioritas pembangunan di Pemerintah Provinsi Sumut, juga harus dipahami.
“Saya ingin ini dipelajari dan dipahami dengan benar semuanya. Karena kita adalah satu kesatuan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jadi harus saling mendukung. Oleh karena itu saya sampaikan kepada semuanya, hilangkan ego sektoral, jangan mau menang sendiri, jangan kerja sendiri-sendiri, tetapi kerja sama-sama,” ujar Bobby Nasution.
Bobby juga mengingatkan bahwa tidak akan ada Gubernur yang hebat, tidak ada Wakil Gubernur yang hebat, tidak ada Sekda yang hebat, dan tidak ada pimpinan OPD yang hebat. Sebab satu saja tidak mendukung, maka pencapaian tujuan, target pembangunan di Sumut yang sudah disusun dan ditetapkan, akan terasa berat untuk dicapai.
“Jangan tidak mau tahu dengan pekerjaan yang dikerjakan teman-temannya, harus saling peduli, saling support, agar tujuan kita bisa tercapai. Karenanya saya minta tolong, jangan ada lagi kegiatan yang menguntungkan diri sendiri, kelompok sendiri. Khususnya mencari untuk dari segi ekonomi. Jangan ada lagi korupsi-korupsi, pungli, main sana sini. Jaga betul amanahnya, karena jabatan ini bukan tempat cari uang, tetapi untuk bekerja,” tegas Bobby yang juga mengingatkan pesan itu kepada seluruh pejabat.
Dari pesan itu, Gubernur menyinggung tentang citra Sumut yang sering dislogankan buruk. Meskipun sebagian besar masyarakat tidak senang dengan itu, namun sangat sulit mengubahnya. Sehingga caranya adalah berubah bersama, dimana gerakan tersebut harus bisa dimulai dari diri sendiri, lingkungan dan khususnya jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Hal sekecil apapun (korupsi) harus kita hindari, dan kita mulai membiasakan diri menjalankan tugas yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Mulai dari perencanaan yang baik dan rasional, jujur melaksanakan lelang. Karena kita harus menutup celah korupsi, agar tidak ada peluang. Selamat bertugas, mudah-mudahan amanah dan berguna bagi masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya.
Turut hadir diantaranya Pj Sekdaprov Sumut Effendy Pohan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Basarin Tanjung, Inspektur Daerah Sumut Sulaiman Harahap, Kasatpol PP Mahfullah P Daulay dan pejabat lainnya.
sumber : Diskominfo Sumut
Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegas, APBD Harus Berguna Bagi Masyarakat
Sejak dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution beserta Wakil Gubernur Surya terus melakukan penataan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Salah satu fokus adalah efisiensi APBD Pemprov Sumut, sebagaimana instruksi Presiden agar alokasi belanja fokus pada target kinerja pelayanan publik.
Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae menjelaskan dalam proses penataan anggaran tersebut, ternyata ditemukan alokasi anggaran yang belum tepat. “Di tengah proses ini ada ditemukan anggaran-anggaran yang masih belum sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yaitu alokasi belanja secara lebih strategis dan tepat sasaran,” ujar Porman Mahulae di Medan kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).
Sebagaimana banyak diberitakan di media, ditemukan rencana belanja yang tidak masuk akal, di antaranya belanja kue tart puluhan juta hingga tusuk gigi yang mencapai Rp 100 juta.
Menurut Porman, Gubernur Bobby Nasution mencoret banyak anggaran yang tidak dibutuhkan dalam peningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Gubernur, ujarnya, langsung menegaskan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar membelanjakan anggaran hanya untuk program yang bermanfaat dan berdampak langsung pada rakyat.
"Pak Gubernur tegas tentang anggaran. Beliau juga tegak lurus dengan instruksi Bapak Presiden tentang efisiensi anggaran. Untuk itu, beliau tertibkan semua belanja yang tidak berguna dan mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Beliau juga meminta OPD tidak main-main dengan anggaran,” jelas Porman.
Sebagai informasi, proses usulan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, yang dirancang dan telah disahkan sebelum Bobby Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumut. "APBD 2025 disusun sebelum Pak Gubernur dilantik. Jadi perlu diselaraskan dengan visi misi dan program program prioritas beliau. Untuk itu, dilakukan asistensi memastikan seluruh anggaran sudah tepat sasaran. Belanja-belanja tak masuk akal pasti langsung dicoret," jelas Porman Mahulae.
Efisiensi anggaran tersebut diharapkan dapat menjalankan program-program prioritas maupun Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya. Adapun program prioritas Bobby Nasution di antaranya pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah lokal, pemberdayaan perempuan pemuda dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi, kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu.
Selanjutnya, penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah, ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal, pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran, infrastruktur dengan prioritas pembangunan jalan jembatan dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal dan pengembangan sistem logistik dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing.
Selain itu, PHTC Bobby Nasution dan Surya antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI) dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE).
Gubernur Sumut Bobby Nasution Lantik Dua Pajabat Tinggi Pratama
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dan mengambil sumpah/janji dua orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Kota Medan, Senin (24/3/2025).
Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah, Abdul Haris Lubis sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut. Kemudian, Alexander Sinulingga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.
Pada pelantikan ini, Bobby Nasution menekankan beberapa poin penting bagi seluruh pejabat dan juga ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk dapat difahami dan juga diimplimentasikan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Bobby Nasution meminta pada seluruh ASN untuk dapat bekerja secara ikhlas dan profesional dalam melaksanakan tugas, baik dalam pelayanan administrasi dan juga pelayanan lainnya.
Seluruh penjabat Tinggi Pratama juga diminta untuk dapat menjalankan program sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
"Saya minta program ini dapat diartikan dalam setiap aspek dan bidang di dinas masing-masing dalam upaya memberikan pelayanan pada masyarakat," ucap Bobby Nasution.
Beberapa poin penting lainnya yang diingatkan Bobby Nasution yakni jangan mengedepankan ego sektoral dan juga jangan mengagung-agungkan jabatan. "Selamat menjalankan tugas, semoga tugas dan jabatan yang diemban dapat dijalankan secara amanah," katanya.
Hadir pada pelantikan ini Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Effendy Pohan dan OPD Sumut.
sumber : Diskominfo Sumut
Jelang Mudik Lebaran, Gubernur Sumut Bobby Nasution Pastikan Batu Jomba Bisa Dilintasi
Menjelang masa mudik Lebaran 2025, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi jalan nasional Batu Jomba di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Senin (17/03/2025). Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemudik dapat melintas dengan aman dan nyaman.
Diketahui, jalan yang berada di Kecamatan Sipirok itu tengah dilakukan perbaikan oleh Kementerian melalui Balai Besar Perbaikan Jalan Nasional (BBPJN). Pasalnya, jalan tersebut mengalami sejumlah persoalan, seperti kurangnya kualitas hingga bencana longsor.
Menurut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) selama masa mudik, proses pengerjaan perbaikan akan diberhentikan sementara, hingga lebaran ke-10. Hal itu dilakukan agar pemudik dapat melintas dengan lancar dan aman.
Hal itu guna memastikan pemudik bisa aman dan nyaman saat melintasi kawasan Batu Jomba.
Bobby mengatakan bahwa selama masa mudik, jalan tersebut tidak boleh dilalui oleh kendaraan roda 6 atau angkutan berat, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya longsor.
"Namun, selama masa mudik, jalan Batu Jomba ini belum boleh dilalui oleh kendaraan roda 6 atau angkutan berat untuk mengantisipasi terjadinya longsor," kata Bobby.
Terakhir, Bobby juga mengatakan bahwa langkah yang diambil adalah langkah untuk jangka pendek. Sedangkan langkah berikutnya atau langkah jangka panjang, Bobby mengatakan tengah membahasnya bersama pihak Pemkab Tapsel dan pihak BBPJB.
"Itu untuk jangka pendeknya, untuk jangka panjangnya lagi kami bicarakan dengan pihak balai, Pak Bupati dan Provinsi," ujar Bobby Nasution didampingi Kepala BBJPN Sumut Stanley CH Tuahpattinaja.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan berharap perbaikan ruas jalan nasional Batu Jomba cepat terselesaikan. Sehingga distribusi barang dan transportasi orang bisa lancar untuk menunjang perekonomian daerah.
"Kita berharap ini cepat selesai dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang, sehingga masalah yang sudah lama kita hadapi ini benar-benar selesai," kata Gus Irawan.
sumber : Diskominfo Sumut
Tinjau Banjir Bandang Padangsidimpuan, Bobby Nasution Bantu Perbaikan dan Penanganan Pascabanjir
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau korban banjir bandang di Jalan Imam Bonjol, Gang Teladan, Padangsidimpuan, Senin (17/3). Pada kesempatan itu, Bobby menyampaikan Pemerintah akan membantu perbaikan rumah warga yang terdampak banjir.
Diketahui, banjir bandang menghantam pemukiman warga di Kelurahan Aek Tapang, Padangsidimpuan hari Kamis (13/3) malam. Sedikitnya 674 rumah warga mengalami kerusakan parah hingga ringan.
Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, warga juga akan membantu untuk penanganan pascabanjir, termasuk mempercepat proses pembuatan surat-surat berharga yang hilang terbawa banjir.
"Kita akan bantu, kami dengan Pak Walikota akan bantu perbaikan rumah,, tetapi tentu semampu kami, karena tidak mungkin seluruhnya. Sedangkan untuk ijazah, surat-surat berharga, KTP dan lainnya, nanti kita percepat pengurusannya," kata Bobby Nasution saat dialog dengan warga yang terdampak banjir.
Sebelum meninjau lokasi pemukiman yang terdampak banjir, Bobby Nasution juga meninjau jembatan Pijerkoling dan Sihitang yang terdampak banjir. Bobby Nasution mengatakan untuk jangka pendeknya Pemprov Sumut bersama, Pemko, BWS akan berupaya mengurangi debit air sungai yang melintasi rumah warga.
"Nanti di atas kita upayakan untuk memecah aliran sungainya sehingga debit air yang ke pemukiman tidak sebesar saat ini, tetapi untuk jangka panjang kita harus perlebar 3 meter sempadannya dan membangun tanggul dek," kata Bobby Nasution, yang datang bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.
Langkah Bobby Nasution ini diambil setelah berdialog dan mendengar keluhan masyarakat. Salah satunya adalah Anita Lubis, yang rumahnya rusak parah dan seluruh pakaian, barang berharga, surat berharga diterjang banjir.
"Tidak ada yang tersisa Pak, anak saya baru lulus SMA hilang ijazahnya, baju kami pun habis, rumah rusak parah, kami mohon bisalah dibantu Pak," kata Anita.
Usai berdialog dengan masyarakat, Bobby Nasution juga berpuka puasa bersama warga dilokasi banjir. Dia juga memberikan bantuan sembako, susu dan kelengkapan sekolah.
Ikut mendampingi Bobby Nasution dalam peninjauan ini Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunte dan Wakilnya Harry Pahlevi. Hadir juga Forkopimda Padangsidimpuan, OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD Padangsodimpuan.
sumber : Diskominfo Sumut
Tahun Ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution Akan Lunasi Hutang DBH Rp2,2 Triliun ke Kabupaten/Kota
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Penyelesaian kewajiban Pemperintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini akan dilakukan di tahun ini.
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode 2023-2024 sekitar Rp2,2 triliun. Sedangkan untuk periode 2025, Pemprov Sumut juga berkomitmen menyelesaikan di tahun ini tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024, kita akan bayarkan, untuk tahun berjalan 2025 kita (kabupaten/kota) harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor,” kata Bobby Nasution, saat memimpin Rapat Koordinasi seluruh Kepala Daerah se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (13/3).
Total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 triliun. Namun, Bobby Nasution meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran agar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98%.
“Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20% provinsi, 80% daerah. Nah yang 80% itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25% dari DBH. Kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20% anggaran untuk UHC, UHC ini sangat penting untuk masyarakat kita,” kata Bobby Nasution.
Hal ini disambut gembira seluruh bupati/walikota yang hadir di Aula Tengku Rizal Nurdin. Bupati/walikota mendapat angin segar di tengah efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto tahun ini.
Walikota Binjai Amir Hamzah mengatakan langkah yang diambil Gubernur Sumut merupakan terobosan yang luar biasa. Dia berharap realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya.
“Kami bangga kebijakan yang diambil, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan,” kata Amir Hamzah.
Selain dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Sumut, rakor ini juga dihadiri Pj Sekda Pemprov Sumut M Armand Effendy Pohan. Selain itu, hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD kabupaten/kota.
sumber : Diskominfo Sumut
Optimalisasi Pajak Daerah, Pemprov Sumut Teken PKS dengan DJP dan DJPK Kemenkeu RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PKS ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak baik pusat maupun daerah.
Saat ini sudah ada sekitar 367 daerah yang telah menandatangani PKS OP4D yang diusung DJKP dan DJP Kementrian Keuangan RI. Dampaknya juga cukup signifikan terhadap perolehan pajak daerah maupun pajak pusat.
“Kita tentu ingin maksimal untuk perolehan pajak, salah satunya dengan memperkuat kerja sama dengan DJP dan DJPK, kita berharap ini meningkatkan PAD kita dan pendapatan negara secara signifikan,” kata Wakil Gubernur Sumut Surya, usai mengikuti kegiatan penandatanganan ini secara daring dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (12/3).
Tingkat kepatuhan membayar pajak di Sumut masih tergolong rendah, kendaraan misalnya masih di sekitar 30%. Oleh karena itu, diharapkan kerja sama dengan DJP dan DJKP ini mampu mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak.
“Kepatuhan masyarakat kita untuk membayar pajak masih cukup rendah, padahal ini pajak memberikan andil besar untuk APBD Sumut, kita berharap ke depannya semakin maksimal,” kata Surya.
Sementara itu, Ditjen DJKP Luky Alfirman mengatakan PKS OP4D diharapkan memberikan dua manfaat bagi pemerintah daerah, antara lain akses terhadap data atau informasi pajak pusat dari Ditjen Pajak, untuk meningkatkan potensi dan ekstensifikasi terkait pajak daerah.
"Lalu dukungan peningkatan kapasitas aparatur penguat pajak daerah melalui pendampingan teknis, analisis data, pengawasan, sosialisasi perpajakan, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak daerah," kata Luky Alfirman secara virtual.
Penandatanganan PKS kali ini ada 129 pemerintah daerah yang ikut ambil bagian, antara lain 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, serta 15 Kanwil DJP sebagai counterpart Pemda. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo berharap pertukaran data akan lebih mudah ke depannya, tetapi tetap mempertimbangkan aspek kerahasiaan dan keamanan.
“Dengan kemajuan teknologi saat ini kita dipermudahkan dalam urusan data, tetapi tentu kita juga harus memperhatikan faktor keamanan, kita akan terus bekerja keras untuk itu,” Suryo Utomo.
Hadir secara daring pada penandatanganan PKS ini Gubernur dan Bupati/Walikota yang ikut menandatangani PKS OP4D, dan jajaran Kementerian Keuangan. Hadir juga secara langsung di kantor Gubernur Sumut Kakanwil DJP Sumut 1 Arridel Midra dan juga jajaran OPD terkait Pemprov Sumut.
sumber : Diskominfo Sumut
sumber : Diskominfo Sumut
Gubernur Sumut Bobby Nasution Mulai Benahi Infrastuktur Kepulauan Nias Tahun Ini
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai memperbaiki infrastruktur di Kepulauan Nias, tahun ini. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau jalan rusak di ruas Jalan Gunungsitoli - Nias Utara, Senin (10/3/2025).
"Infrastuktur di Kepulauan Nias ini penting untuk kebutuhan logistik, pangan, dan ini harus diperbaiki," kata Bobby Nasution.
Diakuinya, untuk perbaikan jalan rusak di ruas jalan Gunungsitoli menuju Nias Utara, belum dianggarkan di APBD 2025. Karena itu, Ia akan melakukan pergeseran anggaran, sehingga jalan rusak tersebut segera dikerjakan tahun ini.
"Insya Allah, nanti tahun ini dikerjakan kurang lebih 15 km (ruas jalan Gunungsitoli menuju Nias Utara), dari Gunungsitoli sampai perbatasan Nias Utara, " ujar Bobby Nasution.
"Insya Allah, nanti tahun ini dikerjakan kurang lebih 15 km (ruas jalan Gunungsitoli menuju Nias Utara), dari Gunungsitoli sampai perbatasan Nias Utara, " ujar Bobby Nasution.
Bobby Nasution juga menyebut Kepulauan Nias bagian dari salah satu prioritas pembangunannya. Selama kunker di Kepulauan Nias, Bobby Nasution akan melihat permasalahan apa saja dan segera menyelesaikannya.
Pada Minggu (9/3/2025), Bobby Nasution telah meninjau Jembatan Oyo yang rusak diterjang banjir di Nias Barat. Pemprov Sumut pun akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk perbaikan jembatan tersebut. Selain jembatan, Pemprov juga akan memperbaiki jalan dari Simpang Miga hingga Sirombu dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp350 miliar.
Bobby juga meninjau jalan di beberapa titik ruas jalan Gunungsitoli dan Nias Utara. Jalan tampak sangat rusak. Mobil, sepeda motor, hingga truk tampak berhati-hati saat melewati jalan yang rusak tersebut.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Ginting, perbaikan infrastruktur di Kepulauan Nias merupakan bagian dari prioritas Bobby Nasution sebagai Gubernur. Untuk itu, Bobby akan melakukan perbaikan infrastuktur secara signifikan di Kepulauan Nias selama lima tahun ke depan.
"Untuk menyelesaikan pembangunan di Nias, dilakukan secara bertahap," kata Topan.
Agustina Zega, warga Gunungsitoli mengatakan, jalan yang berada di depan rumahnya tersebut telah lama rusak. Kerusakan tersebut tentu mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Ia berharap perbaikan segera dilaksanakan mengingat pentingnya fungsi jalan tersebut.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Bupati Gunungsitoli, Bupati Nias Utara, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Agustinus, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Haris Lubis.
sumber : Diskominfo Sumut
sumber : Diskominfo Sumut
Bersama Forkopimda dan Kabupaten/Kota, Gubernur Bobby Nasution Terus Perkuat Kolaborasi Membangun Sumut
Setelah dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, terus memperkuat kolaborasi membangun Provinsi Sumut. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Forkopimda Sumut, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut.
“Kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk membangun daerah, serta menyelaraskan program dengan pemerintah pusat,” ujar Bobby Nasution di Medan, Jumat (7/3).
Pentingnya terus memperkuat kolaborasi juga ditegaskan Bobby Nasution dalam rapat paripurna DPRD Sumut, di ruang paripurna gedung dewan, baru-baru ini.
“Proses Pilkada telah berlalu, kita berharap hasil Pilkada ini adalah kita semua sebagai pemenang. Kita semua merasakan pembangunan yang akan dilakukan bersama-sama. Untuk itu, kami menjadi gubernur dan wakil gubernur harus bisa belajar dari kepemimpinan sebelumnya. Sejarah yang baik adalah cerminan bagi kita untuk belajar melangkah dan menyempurnakan pembangunan di Sumut,” kata Bobby di hadapan anggota dewan, Senin (3/3) lalu.
“Proses Pilkada telah berlalu, kita berharap hasil Pilkada ini adalah kita semua sebagai pemenang. Kita semua merasakan pembangunan yang akan dilakukan bersama-sama. Untuk itu, kami menjadi gubernur dan wakil gubernur harus bisa belajar dari kepemimpinan sebelumnya. Sejarah yang baik adalah cerminan bagi kita untuk belajar melangkah dan menyempurnakan pembangunan di Sumut,” kata Bobby di hadapan anggota dewan, Senin (3/3) lalu.
Suami Kahiyang Ayu itu pun menyampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pemimpin Sumut sebelumnya, baik kepada Agus Fatoni, Edy Rahmayadi, Hasanuddin, T Erry Nuradi, dan lainnya, yang sudah membangun, mempertahankan, menyejahterakan masyarakat Sumut, dari hari ke hari dan waktu ke waktu.
“Oleh karena itu, ini merupakan PR yang harus terus dilakukan bersama-sama, bukan hanya dari kami eksekutif saja, namun kebersamaan kolaborasi berkesinambungan antara eksekutif dan legislatif. Kami yakini ini akan terus dan harus kita perkuat kolaborasi. Melalui pembangunan Sumut, menjadi tugas bersama memerlukan kesinambungan kebijakan dan keterlibatan semua pihak,” katanya.
Pada saat mengikuti retret seminggu lebih, Bobby Nasution mendapati banyak sekali penjelasan tentang Asta Cita, yang disampaikan para Menteri dan Kepala Badan. Untuk itu, lanjut Bobby, penjelasan Asta Cita dan pembangunan masa depan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 perlu dilakukan kesinambungan, keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perlu diperkuat agar semakin mempertajam penyempurnaan atau pelaksanaan Asta Cita yang ada di Provinsi Sumut, ke depannya.
Diketahui sejumlah program prioritas Kolabroasi Sumut Berkah yakni peningkatan kualitas SDM, menjaga stabilitas makro ekonomi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik dan ramah lingkungan, memperkuat ketahanan sosial, budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh. Pada kepemimpinan Bobby Nasution dan Surya, juga mempunyai program prioritas plus yakni program khusus di setiap daerah berbasis kedaerahan.
“Kami percaya seluruh komponen di Sumut bisa mendukung dan mensuport seluruh program yang akan dijalankan. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kami Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendukung penuh Forkopimda, TNI, POLRI, Kejaksaan untuk melakukan aksi, gerakan, gebrakan apapun itu, secara bersama-sama melakukan pencegahan dari narkoba,” ucap Bobby.
Disampaikan juga, untuk memperkuat kolaborasi pembangunan daerah, berencana mengunjungi Kabupaten Nias. Tidak hanya itu, Bobby juga sudah merencanakan program khusus untuk pembangunan Nias, yaitu program khusus yang diterapkan berdasarkan kebutuhan daerah.
Dukungan Kolaborasi Sumut Berkah juga disampaikan seluruh Forkopimda seperti Pangdan I/BB Rio Firdianto, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Idianto, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Komandan Lantamal I Jasiman Purba, Kabinda Sumut Muhmmad Nasrullah Nasution, dan Komandan Lanud Soewondo Sonni Benny Simanjuntak. Begitu juga dengan kepala daerah baik Pemkab dan Pemko.
Kapolda Sumut Whisnu Hermawan menyambut baik kepemimpinan Bobby Nasution dan Surya, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2025-2030. Dirinya berharap Provinsi Sumut akan semakin berkembang, maju, dan Sejahtera.
“Kami siap mendukung program-program yang membawa kebaikan untuk masyarakat Sumut,” ucapnya.
Sementara Komandan Lanud Soewondo Sonni Benny Simanjuntak juga berharap kepemimpinan Bobby Nasution dan Surya dapat amanah. Sekaligus menjadi sebuah tantangan besar untuk membawa Sumut ke arah yang lebih baik, maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Pihaknya percaya bahwa dengan visi dan misi yang jelas, kerja keras yang tiada henti, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, Bobby Nasution dan Surya mampu mengatasi setiap tantangan dan mencipatakan peruabahan yang signifikan menju Indonesia Emas 2045.
Dukungan juga disampaikan oleh Bupati Samosir Vandiko T Gultom. Ia mengaku siap bersinergi dengan Pemprov Sumut dan mewujudkan Asta Cita Presiden RI.
Dia juga optimis, kepemimpinan Bobby Nasution akan membawa Sumut lebih sejahtera. “Lebih memahami dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat, selama 5 tahun kami menaruh harapan besar agar pembangunan di Samosir semakin baik terutama jalan,” kata Vandiko.
sumber : Diskominfo Sumut
sumber : Diskominfo Sumut
Dalam Dua Tahun, Bobby Nasution Targetkan Seluruh Wilayah Sumut Tercover UHC
Kesehatan menjadi salah satu program priortas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution. Ia pun menargetkan seluruh wilayah Sumut sudah tercover program Universal Health Coverage (UHC) dalam dua tahun, yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas kepada seluruh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dalam Rangka Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Sumut Masa Jabatan 2025-2030, di Ruang Rapat DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (3/3). Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti.
Disampaikannya, kesehatan merupakan salah satu program prioritas yang sangat penting. Apalagi, dengan melihat rendahnya harapan hidup, tingginya prevalansi stunting, maraknya penyakit menular, dan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat penanganan khusus.
Disebutkannya, saat ini dari 33 kabupaten/kota, baru 11 kabupaten/kota yang sudah tercover dengan program UHC, sedangkan 22 kabupaten/kota lagi belum. Untuk itu, ditargetkan, dalam dua tahun mendatang, seluruh 33 kabupaten/kota di Sumut sudah tercover program UHC.
Disebutkannya, saat ini dari 33 kabupaten/kota, baru 11 kabupaten/kota yang sudah tercover dengan program UHC, sedangkan 22 kabupaten/kota lagi belum. Untuk itu, ditargetkan, dalam dua tahun mendatang, seluruh 33 kabupaten/kota di Sumut sudah tercover program UHC.
"Tentunya kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari 33 kabupaten/kota, baru 11 kabupaten/kota yang tercover UHC (Universal Health Coverage). Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan Insya Allah, dalam waktu 2 tahun ke depan kami memastikan seluruh wilayah di Sumut harus mencapai UHC. Sehingga Sumut mencapai UHC di 33 kabupaten/kota,” sebutnya.
Untuk itu, katanya, perlu dukungan dan keterlibatan semua pihak terkait. Terutama dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumut.
“Kami berharap seluruh kabupaten/kota memastikan keterlibatan kolaborasi antara Pemprov dan Pemda," ucapnya.
UHC di Provinsi Sumut merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah serta merupakan program hasil cepat terbaik dari visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.
Dalam rangka percepatan UHC, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan telah melakukan Rapat Lintas Sektoral yang dilakukan pada Jumat, 28 Februari 2025.
Rapat tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjalin komunikasi, bertukar pikiran, maupun berbagi rancangan strategi di dalam rangka pencapaian status UHC di Provinsi Sumut, yang harapannya mampu membentuk formula terbaik untuk pencapaian status UHC di Provinsi Sumut.
"Yang perlu dirumuskan adalah dalam skenario pembiayaan mulai dari semua pembiayaan atau model cost sharing serta insentif yang diperoleh kabupaten/kota, tentunya dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah di Provinsi Sumut," ucapnya.
Dalam rapat tersebut diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Sumut yang sudah UHC 98% ada 11 Kab/Kota yaitu; Medan (98,91%), Tebingtinggi (89,17%), Pematangsiantar (99,55%), Sibolga (100%), Gunungsitoli (98,78%), Toba (98,27%), Pakpak Bharat (100%), Nias Barat (98,78%), Nias Utara (100%), Humbahas (98,76%) dan Langkat (98%).
Turut hadir pada rapat paripurna tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya bersama istri, Sekdaprov Sumut Effendy Pohan bersama istri, unsur Forkopimda Sumut, instansi vertikal, anggota DPRD Sumut, seluruh pimpinan OPD Sumut, media, dan undangan.
sumber : Diskominfo Sumut