BERITA

Berita
02 Januari 2026

Lantik Empat Pejabat Eselon II, Gubernur Sumut Bobby Nasution Minta Kerja Cepat dan Tepat

Medan, 2/1 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Bobby  meminta agar pejabat yang baru dilantik bisa kerja lebih cepat dan tepat, terutama dalam penanganan bencana.

Keempat Eselon II yang dilantik yaitu Rahmat Hidayat Siregar sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Nurbaiti Harahap sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian Illyan Chandra sebagai Kepala Dinas Sosial dan Sri Suraiani Purnamawati sebagai Direktur UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Dr.M Ildrem.

Keempat OPD yang dilantik menurut Bobby Nasution memiliki peran yang krusial dalam penanganan pascabencana misalnya Perkim yang ikut menangani pembangunan huntap, DPMPTSP mengatasi dampak bencana pada perlembatan ekonomi. Sedangkan untuk Dinas Sosial perlunya kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk membantu korban bencana dan RS Jiwa membantu memulihkan mental korban bencana.

“Saya minta bekerja cepat dan tepat karena kita perlu percepatan terutama dalam pemulihan pasca bencana,” kata Bobby Nasution, saat memberikan arahan usai pelantikan eselon II di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (2/1/2026).

Bobby Nasution juga kembali mengingatkan makna kerja kolaboratif yang menjadi tagline Sumut saat ini. Dia meminta kepada seluruh ASN memaknainya bukan hanya bekerja bersama, tetapi hasil dari kerja kolaborasi tersebut maksimal dirasakan masyarakat.

“Tahun 2026 banyak PR yang harus kita selesaikan, termasuk penyelesaian pascabencana, saya minta tolong memaknai kolaborasi itu kecepatan dan ketepatan,” kata Bobby Nasution.

Lebih spesifik lagi dia menegaskan agar adanya pembatasan tender untuk program-program yang memakan waktu lama. Sehingga, program tersebut bisa berjalan maksimal sehingga bisa dinikmati masyarakat.

“Maksimal 5 atau 6 bulan (tender) karena kalau kerja di bulan 8 atau 9 masuk musim hujan, enggak selesai  itu, kalau bulan 5-6 belum tender kasih bintang saja langsung, karena kerjaannya bisa tidak selesai atau hasilnya buruk,” tegas Bobby Nasution.

Hadir pada pelantikan kali ini Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Armand Effendy Pohan dan Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut M. Suib. Hadir juga seluruh OPD Pemprov Sumut dan juga pejabat lingkup Pemprov Sumut terkait

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Berita
02 Januari 2026

Apel Pagi Perdana Tahun 2026 Di Lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

Medan, 2/1 - Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Fauzi Siregar, S.IP., M.Si., bertindak sebagai Pembina Apel pada pelaksanaan Apel Pagi Perdana di awal tahun 2026 di lingkungam Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara (Jumat, 02/01/2026)

Dalam sambutannya, Fauzi, menyampaikan araha Gubernur Sumatera Utara tentang tahun 2026 merupakan tahun yang strategis, karena menandai hampir satu tahun pelaksanaan visi dan misi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berbagai fondasi penting telah kita bangun bersama, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi dan kontribusi seluruh aparatur sipil negara. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh asn yang selama ini telah bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 36.279 ASN, yang terdiri dari 20.855 PNS, 3.799 PPPK Penuh Waktu dan 11.625 PPPK Paruh Waktu. Jumlah ini merupakan kekuatan besar yang harus kita kelola secara optimal agar benar-benar menjadi energi dan akselerator kinerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Memasuki tahun 2026, saya menegaskan bahwa fokus utama kita adalah peningkatan kinerja yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, saya menetapkan beberapa target kinerja ASN tahun 2026 sebagai pedoman bersama.

Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap prangkat daerah wajib menunjukkan perbaikan standar layanan, percepatan waktu pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator kinerja dan survei pelayanan publik.

Kedua, penguatan akuntabilitas kinerja. Seluruh ASN harus bekerja berdasarkan perencanaan yang jelas, target kinerja individu yang terukur, serta berkontribusi nyata dalam peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur. Tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta etika dan perilaku aparatur harus semakin baik. Tidak ada lagi toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan rendahnya kinerja.
 
Keempat, optimalisasi peran asn berbasis kinerja. Tidak boleh ada aparatur yang tidak memiliki beban kerja yang jelas. Setiap asn harus memberikan kontribusi nyata sesuai tugas dan fungsinya, dengan sistem evaluasi yang objektif dan berkeadilan.
 
Kelima, penguatan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Tahun 2026 harus melahirkan lebih banyak inovasi pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta kerja lintas sektor dan lintas perangkat daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Berita
24 Desember 2025

Serahkan SK 11.625 PPPK Paruh Waktu, Gubernur Bobby Nasution Tekankan Pelayanan Pada Masyarakat

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 11.625 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Jumlah tersebut terdiri atas 7.522 orang tenaga guru, 4 orang tenaga kesehatan dan 4.099 orang tenaga teknis.

Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution menekankan mengenai pelayanan pada masyarakat. “Jumlah ini menunjukkan dari saudara-saudara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bobby, pada apel penyerahan SK PPPK Paruh Waktu di Lapangan Astaka, Jalan Williem Iskandar/Jalan Pancing, Deliserdang, Rabu (24/12/2025).

Ia berharap, pada PPPK paruh waktu yang baru diangkat untuk senantiasa memberikan pelayanan dengan maksimal. Sehingga pelayanan dapat bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Bobby juga menegaskan pengabdian sebagai PPPK paruh waktu tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. “Pengabdian PPPK paruh waktu lebih dari itu, pengabdian adalah amanah yang luhur, yang menuntut pelaksanaan tugas dengan penuh ketulusan, integritas, loyalitas, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat, bangsa dan negara,” sebutnya.

Lebih lanjut, pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Sumut sesuai dengan visi pertama Gubernur Sumut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menata manajemen aparatur sipil negara (ASN) secara lebih profesional, berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bobby.

Ia juga meminta PPPK paruh waktu untuk melaksanakan tekad kesiapsiagaan. Di antaranya memperkuat persatuan dan soliditas seluruh ASN, menegakkan netralitas dan integritas, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

Selanjutnya, meningkatkan kepedulian sosial dan kesiapsiagaan bencana, mendukung peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan publik, mendukung dan kawal reformasi birokrasi dan menjaga nama baik ASN.

Bobby juga mengucapkan selamat pada PPPK paruh waktu. Ia berharap momentum pengangkatan tersebut merupakan titik awal untuk menunjukan kinerja terbaik, berprestasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Sumut.

Berita
17 Agustus 2025

HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Gubernur, Wagub, dan Sekdaprov Sumut Kompak Pakai Baju Adat

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong kompak mengenakan baju adat, saat upacara Kemerdekaan RI ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di Astaka, Jalan William Iskandar Deliserdang, Minggu (17/8/2025).

Gubernur Bobby Nasution memakai baju adat Pakpak,  Wagub Surya memakai baju adat Toba, sedangkan Sekdaprov Togap Simangunsong memakai baju adat Karo. Beragam baju adat ini menggambarkan bahwa Provinsi Sumut memiliki ragam suku dan budaya.

Menjadi inspektur upacara, Bobby Nasution berdiri gagah dengan bulang-bulang (penutup kepala) berwarna merah. Ditambah setelan jas dan celana panjang yang dibalut dengan kain khas Pakpak di pinggang berwarna biru. Penampilannya semakin gagah akan hiasan borgot, kalung berwarna emas yang melingkar di dada.

"Ini dari Pakpak Bharat. Saya pakai ini kebetulan kemarin dari Pakpak," jawab Bobby.

Bobby pun berpesan pada pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI kepada generasi muda agar menjauhi narkoba, menjauhi perbuatan-perbuatan negatif. "Mari kita bangun generasi emas 2045," katanya.

Pada upacara tersebut, Bobby juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada enam ASN. Penghargaan ini sebagai tanda kehormatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tanda kehormatan ini diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama 10, 20, atau 30 tahun secara terus menerus.

Pada upacara tersebut, terdapat 71 pasukan pengibar bendera merah putih (Paskibraka). Regina Rifqah Batubara, siswi SMAN 2 Plus, asal Panyabungan, Kabupaten Mandailingnatal (Madina) sebagai pembawa baki.

Menjadi Paskibraka pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadikannya pengalaman yang tidak terlupakan. Apalagi, ia langsung dihadapkan dengan orang nomor satu di Sumut.

"Saya sangat senang dan bahagia. Saya bangga bisa menjadi pembawa baki, bendera merah putih yang dikibarkan pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI," ucapnya.

Turut hadir pada upacara itu Forkopimda Sumut, Pimpinan BUMN dan BUMD, Konjen negara sahabat, tokoh agama, masyarakat, pimpinan perangkat daerah Pemprov Sumut, dan lainnya. Upacara juga dihadiri oleh Ketua Tim PKK Sumut Kahiyang Ayu dan Staf Ahli 1 PKK Sumut Titiek Sugiharti. Pada kesempatan itu Kahiyang dan Titiek juga kompak mengenakan baju adat Toba.

sumber : Diskominfo Sumut 

Berita
15 Agustus 2025

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution Lantik Lima Pejabat Eselon II

Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc. dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ir. Togap Simangunsong, M.App.Sc., melantik sebanyak 5 (lima) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor GUBSU, Medan (15/08).

Berikut nama-nama kelima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut adalah Dr. Muhammad Suib, S.Pd, M.M sebagai Asisten Administrasi Umum Sekdaprovsu, Dr. Erwin Hotmansah Harahap, S.STP, M.M sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi PROVSU, Fitra Kurnia, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral PROVSU, Ade Sofianta, S.STP, M.M sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu dan Abu Kosim, S.Sos, M.AP sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu.

Serta yang menjadi saksi pelantikan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu, Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si dan Inspektur Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE.

Berita
09 Mei 2025

Lantik Kepala Biro Umum dan Biro Pengadaan Barang Jasa, Bobby Nasution Minta Tutup Celah Korupsi dan Pungli

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dua Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, yakni Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut, Jumat (9/5/2025). Dalam amanahnya, Gubernur meminta jajarannya menutup celah korupsi dan pungli.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Chusnul Fanany Sitorus sebagai Kepala Biro Umum dan Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Biro PBJ. Keduanya dilantik di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan. 
 
Gubernur mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah di tempat yang baru. Sehingga ia berharap, keduanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Memahami visi misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Termasuk apa yang menjadi prioritas pembangunan di Pemerintah Provinsi Sumut, juga harus dipahami. 
 
“Saya ingin ini dipelajari dan dipahami dengan benar semuanya. Karena kita adalah satu kesatuan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jadi harus saling mendukung. Oleh karena itu saya sampaikan kepada semuanya, hilangkan ego sektoral, jangan mau menang sendiri, jangan kerja sendiri-sendiri, tetapi kerja sama-sama,” ujar Bobby Nasution.
 
Bobby juga mengingatkan bahwa tidak akan ada Gubernur yang hebat, tidak ada Wakil Gubernur yang hebat, tidak ada Sekda yang hebat, dan tidak ada pimpinan OPD yang hebat. Sebab satu saja tidak mendukung, maka pencapaian tujuan, target pembangunan di Sumut yang sudah disusun dan ditetapkan, akan terasa berat untuk dicapai.
 
“Jangan tidak mau tahu dengan pekerjaan yang dikerjakan teman-temannya, harus saling peduli, saling support, agar tujuan kita bisa tercapai. Karenanya saya minta tolong, jangan ada lagi kegiatan yang menguntungkan diri sendiri, kelompok sendiri. Khususnya mencari untuk dari segi ekonomi. Jangan ada lagi korupsi-korupsi, pungli, main sana sini. Jaga betul amanahnya, karena jabatan ini bukan tempat cari uang, tetapi untuk bekerja,” tegas Bobby yang juga mengingatkan pesan itu kepada seluruh pejabat.
 
Dari pesan itu, Gubernur menyinggung tentang citra Sumut yang sering dislogankan buruk. Meskipun sebagian besar masyarakat tidak senang dengan itu, namun sangat sulit mengubahnya. Sehingga caranya adalah berubah bersama, dimana gerakan tersebut harus bisa dimulai dari diri sendiri, lingkungan dan khususnya jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 
“Hal sekecil apapun (korupsi) harus kita hindari, dan kita mulai membiasakan diri menjalankan tugas yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Mulai dari perencanaan yang baik dan rasional, jujur melaksanakan lelang. Karena kita harus menutup celah korupsi, agar tidak ada peluang. Selamat bertugas, mudah-mudahan amanah dan berguna bagi masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya Pj Sekdaprov Sumut Effendy Pohan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Basarin Tanjung, Inspektur Daerah Sumut Sulaiman Harahap, Kasatpol PP Mahfullah P Daulay dan pejabat lainnya. 

 sumber : Diskominfo Sumut 
Berita
04 Mei 2025

Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegas, APBD Harus Berguna Bagi Masyarakat

Sejak dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution beserta Wakil Gubernur Surya terus melakukan penataan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Sumut. Salah satu fokus adalah efisiensi APBD Pemprov Sumut, sebagaimana instruksi Presiden agar alokasi belanja fokus pada target kinerja pelayanan publik.

Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae menjelaskan dalam proses penataan anggaran tersebut, ternyata ditemukan alokasi anggaran yang belum tepat. “Di tengah proses ini ada ditemukan anggaran-anggaran yang masih belum sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yaitu alokasi belanja secara lebih strategis dan tepat sasaran,” ujar Porman Mahulae di Medan kepada wartawan, Minggu (4/5/2025). 
 
Sebagaimana banyak diberitakan di media, ditemukan rencana belanja yang tidak masuk akal, di antaranya belanja kue tart puluhan juta hingga tusuk gigi yang mencapai Rp 100 juta.
 
Menurut Porman, Gubernur Bobby Nasution mencoret banyak anggaran yang tidak dibutuhkan dalam peningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Gubernur, ujarnya,  langsung menegaskan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar  membelanjakan anggaran hanya untuk program yang bermanfaat dan berdampak langsung pada rakyat. 
 
"Pak Gubernur tegas tentang anggaran. Beliau juga tegak lurus dengan instruksi Bapak Presiden tentang efisiensi anggaran. Untuk itu, beliau tertibkan semua belanja yang tidak berguna dan mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Beliau juga meminta OPD tidak main-main dengan anggaran,” jelas Porman.
 
Sebagai informasi, proses usulan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, yang dirancang dan telah disahkan sebelum Bobby Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumut. "APBD 2025 disusun sebelum Pak Gubernur dilantik. Jadi perlu diselaraskan dengan visi misi dan program program prioritas beliau. Untuk itu, dilakukan asistensi memastikan seluruh anggaran sudah tepat sasaran. Belanja-belanja tak masuk akal pasti langsung dicoret," jelas Porman Mahulae.

Efisiensi anggaran tersebut diharapkan dapat menjalankan program-program prioritas maupun Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya. Adapun program prioritas Bobby Nasution di antaranya pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah lokal, pemberdayaan perempuan pemuda dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi, kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu.  

Selanjutnya, penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah, ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal, pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran, infrastruktur dengan prioritas pembangunan jalan jembatan dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal dan pengembangan sistem logistik dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing. 
 
Selain itu, PHTC Bobby Nasution dan Surya antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI) dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE). 
Berita
24 Maret 2025

Gubernur Sumut Bobby Nasution Lantik Dua Pajabat Tinggi Pratama

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dan mengambil sumpah/janji dua orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Kota Medan, Senin (24/3/2025). 
 
Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah, Abdul Haris Lubis sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut. Kemudian, Alexander Sinulingga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Pada pelantikan ini, Bobby Nasution menekankan beberapa poin penting bagi seluruh pejabat dan juga ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk dapat difahami dan juga diimplimentasikan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Bobby Nasution meminta pada seluruh ASN untuk dapat bekerja secara ikhlas dan profesional dalam melaksanakan tugas, baik dalam pelayanan administrasi dan juga pelayanan lainnya. 
 
Seluruh penjabat Tinggi Pratama juga diminta untuk dapat menjalankan program sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. 

"Saya minta program ini dapat diartikan dalam setiap aspek dan bidang di dinas masing-masing dalam upaya memberikan pelayanan pada masyarakat," ucap Bobby Nasution.

Beberapa poin penting lainnya yang diingatkan Bobby Nasution yakni jangan mengedepankan ego sektoral dan juga jangan mengagung-agungkan jabatan. "Selamat menjalankan tugas, semoga tugas dan jabatan yang diemban dapat dijalankan secara amanah," katanya.

Hadir pada pelantikan ini Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Effendy Pohan dan OPD Sumut.

sumber : Diskominfo Sumut 
Berita
17 Maret 2025

Jelang Mudik Lebaran, Gubernur Sumut Bobby Nasution Pastikan Batu Jomba Bisa Dilintasi

Menjelang masa mudik Lebaran 2025, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi jalan nasional Batu Jomba di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Senin (17/03/2025). Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemudik dapat melintas dengan aman dan nyaman.
 
Diketahui, jalan yang berada di Kecamatan Sipirok itu tengah dilakukan perbaikan oleh Kementerian melalui Balai Besar Perbaikan Jalan Nasional (BBPJN). Pasalnya, jalan tersebut mengalami sejumlah persoalan, seperti kurangnya kualitas hingga bencana longsor.
 
Menurut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) selama masa mudik, proses pengerjaan perbaikan akan diberhentikan sementara, hingga lebaran ke-10. Hal itu dilakukan agar pemudik dapat melintas dengan lancar dan aman. 
 
Hal itu guna memastikan pemudik bisa aman dan nyaman saat melintasi kawasan Batu Jomba. 
 
Bobby mengatakan bahwa selama masa mudik, jalan tersebut tidak boleh dilalui oleh kendaraan roda 6 atau angkutan berat, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya longsor. 

"Namun, selama masa mudik, jalan Batu Jomba ini belum boleh dilalui oleh kendaraan roda 6 atau angkutan berat untuk mengantisipasi terjadinya longsor," kata Bobby.
 
Terakhir, Bobby juga mengatakan bahwa langkah yang diambil adalah langkah untuk jangka pendek. Sedangkan langkah berikutnya atau langkah jangka panjang, Bobby mengatakan tengah membahasnya bersama pihak Pemkab Tapsel dan pihak BBPJB.
 
"Itu untuk jangka pendeknya, untuk jangka panjangnya lagi kami bicarakan dengan pihak balai, Pak Bupati dan Provinsi," ujar Bobby Nasution didampingi Kepala BBJPN Sumut Stanley CH Tuahpattinaja. 
 
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan berharap perbaikan ruas jalan nasional Batu Jomba cepat terselesaikan. Sehingga distribusi barang dan transportasi orang bisa lancar untuk menunjang perekonomian daerah.

"Kita berharap ini cepat selesai dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang, sehingga masalah yang sudah lama kita hadapi ini benar-benar selesai," kata Gus Irawan. 

 sumber : Diskominfo Sumut 
Berita
17 Maret 2025

Tinjau Banjir Bandang Padangsidimpuan, Bobby Nasution Bantu Perbaikan dan Penanganan Pascabanjir

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau korban banjir bandang di Jalan Imam Bonjol, Gang Teladan, Padangsidimpuan, Senin (17/3). Pada kesempatan itu, Bobby menyampaikan Pemerintah akan membantu perbaikan rumah warga yang terdampak banjir. 

Diketahui, banjir bandang menghantam pemukiman warga di Kelurahan Aek Tapang, Padangsidimpuan hari Kamis (13/3) malam. Sedikitnya 674 rumah warga mengalami kerusakan parah hingga ringan.
 
Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, warga juga akan membantu untuk penanganan pascabanjir, termasuk mempercepat proses pembuatan surat-surat berharga yang hilang terbawa banjir. 
 
"Kita akan bantu, kami dengan Pak Walikota akan  bantu perbaikan rumah,, tetapi tentu semampu kami, karena tidak mungkin seluruhnya. Sedangkan untuk ijazah, surat-surat berharga, KTP dan lainnya, nanti kita percepat pengurusannya," kata Bobby Nasution saat dialog dengan warga yang terdampak banjir.
 
Sebelum meninjau lokasi pemukiman yang terdampak banjir, Bobby Nasution juga meninjau jembatan Pijerkoling dan Sihitang yang terdampak banjir. Bobby Nasution mengatakan untuk jangka pendeknya Pemprov Sumut bersama, Pemko, BWS akan berupaya mengurangi debit air sungai yang melintasi rumah warga.
 
"Nanti di atas kita upayakan untuk memecah aliran sungainya sehingga debit air yang ke pemukiman tidak sebesar saat ini, tetapi untuk jangka panjang kita harus perlebar 3 meter sempadannya dan membangun tanggul dek," kata Bobby Nasution, yang datang bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.
 
Langkah Bobby Nasution ini diambil setelah berdialog dan mendengar keluhan masyarakat. Salah satunya adalah Anita Lubis, yang rumahnya rusak parah dan seluruh pakaian, barang berharga, surat berharga diterjang banjir.
 
"Tidak ada yang tersisa Pak, anak saya baru lulus SMA hilang ijazahnya, baju kami pun habis, rumah rusak parah, kami mohon bisalah dibantu Pak," kata Anita.
 
Usai berdialog dengan masyarakat, Bobby Nasution juga berpuka puasa bersama warga dilokasi banjir. Dia juga memberikan bantuan sembako, susu dan kelengkapan sekolah.

Ikut mendampingi Bobby Nasution dalam peninjauan ini Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunte dan Wakilnya Harry Pahlevi. Hadir juga Forkopimda Padangsidimpuan, OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD Padangsodimpuan. 

sumber : Diskominfo Sumut 
Berita
13 Maret 2025

Tahun Ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution Akan Lunasi Hutang DBH Rp2,2 Triliun ke Kabupaten/Kota

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Penyelesaian kewajiban Pemperintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini akan dilakukan di tahun ini.

Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode 2023-2024 sekitar Rp2,2 triliun. Sedangkan untuk periode 2025, Pemprov Sumut juga berkomitmen menyelesaikan di tahun ini tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
“Ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024, kita akan bayarkan, untuk tahun berjalan 2025 kita (kabupaten/kota) harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor,” kata Bobby Nasution, saat memimpin Rapat Koordinasi seluruh Kepala Daerah se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (13/3).
 
Total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 triliun. Namun, Bobby Nasution meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran  agar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98%. 
 
“Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20% provinsi, 80% daerah. Nah yang 80% itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25% dari DBH. Kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20% anggaran untuk UHC, UHC ini sangat penting untuk masyarakat kita,” kata Bobby Nasution.
 
Hal ini disambut gembira seluruh bupati/walikota yang hadir di Aula Tengku Rizal Nurdin. Bupati/walikota mendapat angin segar di tengah efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto tahun ini. 
 
Walikota Binjai Amir Hamzah mengatakan langkah yang diambil Gubernur Sumut merupakan terobosan yang luar biasa. Dia berharap realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya. 
 
“Kami bangga kebijakan yang diambil, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan,” kata Amir Hamzah.
 
Selain dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Sumut, rakor ini juga dihadiri Pj Sekda Pemprov Sumut M Armand Effendy Pohan. Selain itu, hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD kabupaten/kota. 

 sumber : Diskominfo Sumut 
Berita
12 Maret 2025

Optimalisasi Pajak Daerah, Pemprov Sumut Teken PKS dengan DJP dan DJPK Kemenkeu RI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PKS ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak baik pusat maupun daerah.

Saat ini sudah ada sekitar 367 daerah yang telah menandatangani PKS OP4D yang diusung DJKP dan DJP Kementrian Keuangan RI. Dampaknya juga cukup signifikan terhadap perolehan pajak daerah maupun pajak pusat.
 
“Kita tentu ingin maksimal untuk perolehan pajak, salah satunya dengan memperkuat kerja sama dengan DJP dan DJPK, kita berharap ini meningkatkan PAD kita dan pendapatan negara secara signifikan,” kata Wakil Gubernur Sumut Surya, usai mengikuti kegiatan penandatanganan ini secara daring dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (12/3). 
 
Tingkat kepatuhan membayar pajak di Sumut masih tergolong rendah, kendaraan misalnya masih di sekitar 30%. Oleh karena itu, diharapkan kerja sama dengan DJP dan DJKP ini mampu mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak.

“Kepatuhan masyarakat kita untuk membayar pajak masih cukup rendah, padahal ini pajak memberikan andil besar untuk APBD Sumut, kita berharap ke depannya semakin maksimal,” kata Surya.
 
Sementara itu, Ditjen DJKP Luky Alfirman mengatakan PKS OP4D diharapkan memberikan dua manfaat bagi pemerintah daerah, antara lain akses terhadap data atau informasi pajak pusat dari Ditjen Pajak, untuk meningkatkan potensi dan ekstensifikasi terkait pajak daerah.
 
"Lalu dukungan peningkatan kapasitas aparatur penguat pajak daerah melalui pendampingan teknis, analisis data, pengawasan, sosialisasi perpajakan, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak daerah," kata Luky Alfirman secara virtual.
 
Penandatanganan PKS kali ini ada 129 pemerintah daerah yang ikut ambil bagian, antara lain 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, serta 15 Kanwil DJP sebagai counterpart Pemda. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo berharap pertukaran data akan lebih mudah ke depannya, tetapi tetap mempertimbangkan aspek kerahasiaan dan keamanan.
 
“Dengan kemajuan teknologi saat ini kita dipermudahkan dalam urusan data, tetapi tentu kita juga harus memperhatikan faktor keamanan, kita akan terus bekerja keras untuk itu,” Suryo Utomo.

Hadir secara daring pada penandatanganan PKS ini Gubernur dan Bupati/Walikota yang ikut menandatangani PKS OP4D, dan jajaran Kementerian Keuangan. Hadir juga secara langsung di kantor Gubernur Sumut Kakanwil DJP Sumut 1 Arridel Midra dan juga jajaran OPD terkait Pemprov Sumut.

sumber : Diskominfo Sumut