Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun daerah yang berkeadilan dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (15/4/2026).

Menurut Gubernur Bobby Nasution, peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita meyakini kolaborasi mampu menggerakkan potensi besar daerah, mulai dari wilayah pantai barat hingga pesisir timur, dari pegunungan Bukit Barisan hingga Kepulauan Nias,” ujar Gubernur Bobby Nasution yang hadir bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya.

Mengusung tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Bobby Nasution mengingatkan bahwa Provinsi Sumut resmi berdiri pada 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Saat ini, Sumut berkembang menjadi 33 daerah otonom yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, mencerminkan keberagaman sekaligus kekuatan daerah.

Dari sisi capaian pembangunan, pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat 4,53%, dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera sebesar 23,52%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 76,47 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,24%, lebih baik dibandingkan nasional sebesar 8,25%.

Selain itu, gini rasio tercatat 0,283 poin dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,32%. Dari sisi ekonomi dan lingkungan, PDRB provinsi tumbuh 5,23% dengan PDRB per kapita mencapai Rp78,31 juta. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,96 poin, melampaui capaian nasional, sementara penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 25,78 juta ton CO2e.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut juga mencatat peningkatan kinerja. Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 mencapai 4,27 poin dengan kategori A- (sangat baik), meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai SAKIP turut naik menjadi 69,11 poin dengan predikat B.

Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah mencapai 95,62 poin (kategori sangat baik). Pemprov Sumut juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014 hingga 2025.

Meski demikian, Bobby menyoroti tantangan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mitigasi, penataan ruang, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Ke depan, pembangunan Sumut akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

“Untuk pembangunan SDM, kita masih dihadapkan pada tantangan serius yakni pengguna narkoba yang cukup tinggi. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian yang benar-benar serius dan berkelanjutan terhadap persoalan ini,” ucapnya.

Pada peringatan HUT ke-78 ini, Bobby Nasution bersama pimpinan DPRD Sumut juga menyerahkan bingkisan kepada para mantan gubernur, mantan Sekda, dan mantan Ketua DPRD. Bingkisan turut diberikan kepada kepala desa, lurah, kepala sekolah, tenaga kesehatan, serta siswa-siswi dan putra-putri daerah berprestasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-78 Provinsi Sumatera Utara. Ia berharap di usia yang semakin matang, Sumut dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk Sumatera Utara. Semoga ke depan Sumut semakin baik, maju, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ujar Sutarto.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, para bupati/wali kota se-Sumut, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, serta para mantan gubernur, mantan Sekretaris Daerah, mantan Ketua DPRD Sumut, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, serta tokoh agama.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Medan, 30/3 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumut. Fokus penyampaian meliputi pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang disampaikan Bobby Nasution, program pengentasan kemiskinan Pemprov Sumut menunjukkan dampak positif. Persentase angka kemiskinan turun 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025, atau berkurang sebanyak 87.760 jiwa.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29%, meningkat dibandingkan 71,36% pada 2024. Sementara itu, IPM juga mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025.

“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir, peningkatan sebesar 8,60% yaitu dari Rp62,08 juta (2023) menjadi Rp67,42 juta tahun 2024 dan 2025 menjadi Rp72,62 juta atau sebesar 7,76%,” kata Bobby Nasution di ruang rapat paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (30/3/2026).

Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Pada 2025, PAD ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun. Adapun belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau 92%. Ia menegaskan belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan.

“Belanja daerah mengedepankan efesiensi efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan program-program prioritas daerah,” kata Bobby Nasution.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. Hadir pula unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Medan, 16/3 - Serah terima jabatan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara berlangsung dengan khidmat dan penuh makna.

Tongkat estafet kepemimpinan resmi diserahkan dari Sutan Tolang Lubis, S.STP., M.SP., kepada Chusnul Fanany Sitorus, S.STP., sebagai bentuk kesinambungan pengabdian dalam membangun tata kelola kepegawaian yang profesional dan berintegritas.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai 2 Gedung BAPEG PROVSU, dalam suasana yang sarat dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus berbenah.

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., yang memberikan dukungan serta apresiasi atas dedikasi pejabat lama sekaligus harapan besar kepada pejabat yang baru.

Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi juga menjadi titik awal untuk melangkah lebih cepat, lebih adaptif dan lebih inovatif. Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara mampu memperkuat peran strategisnya dalam mendukung percepatan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Semangat baru, harapan baru dan komitmen yang terus terjaga menjadi fondasi kuat dalam melanjutkan pembangunan aparatur yang berkualitas demi kemajuan daerah.

Medan, 13/3 - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut)  Surya melantik dan mengambil sumpah jabatan 264 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Surya menyampaikan,  pejabat fungsional merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas birokrasi pemerintahan yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik. Jabatan fungsional dinilai memiliki peran strategis karena menekankan pada keahlian, kompetensi teknis, serta profesionalisme aparatur.

Pada pelantikan tersebut, sebanyak 264 pejabat diambil sumpah jabatannya, yang terdiri dari 196 tenaga pendidikan, 26 tenaga kesehatan, serta 42 tenaga teknis yang berperan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

“Komposisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berkomitmen untuk memperkuat kapasitas aparatur melalui pengembangan jabatan yang berbasis keahlian, sehingga setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, profesional, dan tepat sasaran,” ujar Surya.

Selain itu, kepada para pejabat fungsional yang terdiri dari ahli utama, madya, muda, pertama, penyelia, dan terampil, Surya menegaskan bahwa selain memiliki keahlian, mereka juga harus memiliki karakter dan kompetensi yang kuat. Para pejabat juga diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, kepada para pejabat fungsional yang terdiri dari ahli utama, madya, muda, pertama, penyelia, dan terampil, Surya menegaskan bahwa selain memiliki keahlian, mereka juga harus memiliki karakter dan kompetensi yang kuat. Para pejabat juga diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugasnya.

“Saudara-saudara harus mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan terobosan baru yang dapat mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah. Karena kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pimpinan semata, tetapi juga kontribusi aparatur yang bekerja secara profesional,” jelasnya.

Surya juga menekankan pentingnya kerja tim, sinergi antarunit kerja, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perkembangan. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks dan membutuhkan kerja sama seluruh elemen pemerintahan.

Karena itu, ia berharap para pejabat fungsional dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara.

“Berikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Tunjukkan integritas, dedikasi, serta komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Yang tidak kalah penting, teruslah belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” pungkas Surya.

Wagub Surya pada kesempatan tersebut didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Medan, 9/3 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dan mengambil sumpah jabatan 308 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Pada kesempatan tersebut, Bobby mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak melakukan “kerja tambahan” yang dapat merugikan organisasi, keluarga, maupun diri sendiri.

"Jangan ada kegiatan tambahan seperti masalah Pungli (pungutan liat) atau meminta uang dalam proyek. Mari kita rapikan dan tertibkan bersama agar terhindar dari tindakan yang merugikan diri kita sendiri,” kata Bobby Nasution pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji serta pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Senin (9/3/2026).

Bobby Nasution mengatakan, dengan jumlah pejabat yang cukup banyak tersebut, diharapkan organisasi di lingkungan Pemprov Sumut dapat bekerja lebih baik, solid, dan mampu memperkuat kinerja pemerintahan. Ia menegaskan bahwa berbagai pesan terkait tugas dan tanggung jawab jabatan sebenarnya telah sering disampaikan dalam pelantikan sebelumnya. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan arahan yang sudah disampaikan.

Bobby juga menyampaikan bahwa saat ini kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur telah memasuki tahun kedua. Karena itu, pembahasan di internal organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi sebatas program, tetapi bagaimana menjalankan visi dan misi pemerintah daerah secara nyata.

Karenanya, ia mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga kekompakan di lingkungan kerja masing-masing. Namun, kekompakan tersebut bukan untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran.

“Kekompakan di masing-masing OPD harus benar-benar dijaga. Jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan,” tegasnya.

Selain itu, Bobby meminta seluruh OPD menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, dan tidak mudah mengeluh. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki target pembangunan yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu.

"Kita punya target dan tujuan pembangunan bagi pejabat yang merasa kurang pas dan merasa tidak nyaman silakan sampaikan pengunduran diri," ucap Bobby.

Secara khusus, Bobby juga menyinggung perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Ia berharap lembaga tersebut dapat menjadi pengarah bagi OPD dalam merumuskan ide, inovasi, serta langkah strategis untuk menyukseskan pembangunan di Sumut.

Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.

Adapun jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 308 orang, terdiri dari 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, 117 pejabat administrator, dan 180 pejabat pengawas.

Sebelas pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Ardan Noor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sutan Tolang Lubis sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD, Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya, Dedi Jaminsyah Putra sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuda Pratiwi Setiawan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Fariz Haholongan Hutagalung sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zulkifli sebagai Kepala Biro Organisasi, Yoga Budi Pratama Irawan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Yulinda Elvi Nasution sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Medan, 29/1 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027. Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution mengingatkan para bupati dan walikota agar benar-benar memperhatikan indikator-indikator pembangunan di daerah masing-masing.

Menurut Bobby Nasution, tahun 2027 menjadi momentum untuk melihat kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu. Terlebih, sebagian wilayah di Sumut mengalami bencana banjir dan longsor yang cukup signifikan.

“Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana, ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” kata Bobby Nasution di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (29/1).

Bobby Nasution juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026. Ia berharap anggaran tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

“Manfaatkan, maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana dan juga dampaknya, daerah juga boleh melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, berharap konsultasi publik ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin. Pembangunan tahun 2027, menurutnya, harus mampu memberikan lompatan hasil yang nyata.

“Oleh karenanya, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Dikky Anugerah.

Dalam Konsultasi Publik RKPD 2027 Sumut ini, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Bobby Nasution turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yaitu Restorative Justice.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta unsur Forkopimda. Hadir pula seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta seluruh OPD terkait.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Medan, 23/1 - Penguatan reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, tapi aksi nyata. Badan Kepegawaian PROVSU bersama perangkat daerah lainnya mengikuti rapat koordinasi dalam rangka percepatan penyederhanaan birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan selaras dengan program prioritas Gubernur Sumatera Utara.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Sumatera Utara.

Medan, 21/1 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan budaya kerja yang berlandaskan keimanan, ketulusan, dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

Harapan tersebut disampaikannya dalam Peringatan Isra Mikraj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut  1447 Hijriah yang digelar di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Rabu (21/1/2026), dengan tema “Momentum Peningkatan Budaya Kerja ASN Berakhlak untuk Mewujudkan Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan, meyakini peristiwa Isra Mikraj yang dijalani Rasulullah Muhammad SAW merupakan wujud keimanan seorang muslim. Hal itu menjadi pelajaran penting, karena meski tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, umat Islam tetap meyakininya sebagai kebenaran.

“Tugas yang berat menanti kita, dan butuh keyakinan untuk bisa melaksanakan tugas tersebut. Dengan nilai dari peristiwa Isra Mikraj ini, maka harusnya perintah Salat yang kita kerjakan selama ini, juga bisa meyakinkan kita, seberat apapun tugas, harus kita emban dan selesaikan,” ujar Bobby Nasution yang hadir bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.

Lebih lanjut, Bobby menjelaskan, keyakinan tersebut juga berkaitan erat dengan visi besar dan cita-cita pembangunan daerah yang kerap menimbulkan beragam respons ketika disampaikan ke publik. Ia mencontohkan bagaimana peristiwa Isra Mikraj pada masa Rasulullah SAW, sempat menjadi bahan olok-olok kaum kafir Quraisy.

“Untuk itu, kalau kita bekerja harus tulus, ikhlas, serta dilandasi keimanan dalam setiap pekerjaan. Sekalipun ada yang berpandangan pesimis, ada yang ingin menjatuhkan, tetapkan keyakinan untuk mewujudkan cita-cita membangun Sumatera Utara, dan semoga kinerja kita menjadi pemberat timbangan amal di akhirat,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Penceramah Ustaz Prof Azhari Akmal Tarigan menjelaskan, bahwa ibadah salat sebagai kewajiban seorang muslim kepada Sang Khaliq, Allah SWT, memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial. Baik melalui simbol gerakan maupun bacaan, sholat mengandung makna penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, Azhari meyakinkan ribuan ASN yang hadir bahwa kualitas salat seseorang akan memengaruhi kualitas hubungannya dengan sesama manusia. Jika sholatnya baik, maka hubungan sosialnya pun akan baik, demikian pula sebaliknya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP-PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, serta para pimpinan OPD Pemprov Sumut dan jajarannya.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Medan, 13/1 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Tata Administrasi Persuratan Sumatera Utara (SIMANTAP SUMUT). Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah sistem administrasi persuratan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Sebelumnya, Pemprov Sumut telah menggunakan aplikasi serupa yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Namun kali ini, Pemprov Sumut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuat serta mengembangkan sendiri sistem administrasi persuratan khusus untuk lingkungan Pemprov Sumut.

“Sistem ini tujuan utamanya mempercepat dan mempermudah, jangan lari dari konsep ini, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi,” kata Bobby saat meluncurkan SIMANTAP SUMUT di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (13/1/2026).

Selain itu, Bobby berharap keamanan dan kerahasiaan sistem tersebut terjamin. Menurutnya, sistem yang aman merupakan hal yang sangat penting di era digital saat ini.

Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengarsipan yang baik. Menurut Bobby, pengarsipan di instansi pemerintahan harus dikelola secara optimal, mengingat banyak arsip masa lalu yang masih berkaitan dengan kebijakan publik saat ini.

“Pengarsipan ini sangat penting, ini juga sangat berharga, apalagi bagi penerus yang membuat kebijakan di masa depan, pasti membutuhkan pengarsipan berkas yang kita miliki,” kata Bobby.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan sistem tersebut merupakan program strategis dalam mendorong modernisasi birokrasi. SIMANTAP SUMUT telah siap digunakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

SIMANTAP SUMUT memungkinkan seluruh proses pengelolaan surat masuk dan keluar dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terpantau secara real time melalui pusat data Pemprov Sumut. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur notifikasi yang memungkinkan pimpinan dan aparatur menerima pemberitahuan surat secara cepat dan real time.

“Tujuannya agar mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan,” kata Erwin.

Turut hadir pada peluncuran tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta seluruh OPD Pemprov Sumut.

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Medan, 2/1 - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Bobby  meminta agar pejabat yang baru dilantik bisa kerja lebih cepat dan tepat, terutama dalam penanganan bencana.

Keempat Eselon II yang dilantik yaitu Rahmat Hidayat Siregar sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Nurbaiti Harahap sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian Illyan Chandra sebagai Kepala Dinas Sosial dan Sri Suraiani Purnamawati sebagai Direktur UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Dr.M Ildrem.

Keempat OPD yang dilantik menurut Bobby Nasution memiliki peran yang krusial dalam penanganan pascabencana misalnya Perkim yang ikut menangani pembangunan huntap, DPMPTSP mengatasi dampak bencana pada perlembatan ekonomi. Sedangkan untuk Dinas Sosial perlunya kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk membantu korban bencana dan RS Jiwa membantu memulihkan mental korban bencana.

“Saya minta bekerja cepat dan tepat karena kita perlu percepatan terutama dalam pemulihan pasca bencana,” kata Bobby Nasution, saat memberikan arahan usai pelantikan eselon II di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (2/1/2026).

Bobby Nasution juga kembali mengingatkan makna kerja kolaboratif yang menjadi tagline Sumut saat ini. Dia meminta kepada seluruh ASN memaknainya bukan hanya bekerja bersama, tetapi hasil dari kerja kolaborasi tersebut maksimal dirasakan masyarakat.

“Tahun 2026 banyak PR yang harus kita selesaikan, termasuk penyelesaian pascabencana, saya minta tolong memaknai kolaborasi itu kecepatan dan ketepatan,” kata Bobby Nasution.

Lebih spesifik lagi dia menegaskan agar adanya pembatasan tender untuk program-program yang memakan waktu lama. Sehingga, program tersebut bisa berjalan maksimal sehingga bisa dinikmati masyarakat.

“Maksimal 5 atau 6 bulan (tender) karena kalau kerja di bulan 8 atau 9 masuk musim hujan, enggak selesai  itu, kalau bulan 5-6 belum tender kasih bintang saja langsung, karena kerjaannya bisa tidak selesai atau hasilnya buruk,” tegas Bobby Nasution.

Hadir pada pelantikan kali ini Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Armand Effendy Pohan dan Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut M. Suib. Hadir juga seluruh OPD Pemprov Sumut dan juga pejabat lingkup Pemprov Sumut terkait

(Sumber: Diskominfo Sumut)

Medan, 2/1 - Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Fauzi Siregar, S.IP., M.Si., bertindak sebagai Pembina Apel pada pelaksanaan Apel Pagi Perdana di awal tahun 2026 di lingkungam Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara (Jumat, 02/01/2026)

Dalam sambutannya, Fauzi, menyampaikan araha Gubernur Sumatera Utara tentang tahun 2026 merupakan tahun yang strategis, karena menandai hampir satu tahun pelaksanaan visi dan misi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berbagai fondasi penting telah kita bangun bersama, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi dan kontribusi seluruh aparatur sipil negara. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh asn yang selama ini telah bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 36.279 ASN, yang terdiri dari 20.855 PNS, 3.799 PPPK Penuh Waktu dan 11.625 PPPK Paruh Waktu. Jumlah ini merupakan kekuatan besar yang harus kita kelola secara optimal agar benar-benar menjadi energi dan akselerator kinerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Memasuki tahun 2026, saya menegaskan bahwa fokus utama kita adalah peningkatan kinerja yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, saya menetapkan beberapa target kinerja ASN tahun 2026 sebagai pedoman bersama.

Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap prangkat daerah wajib menunjukkan perbaikan standar layanan, percepatan waktu pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator kinerja dan survei pelayanan publik.

Kedua, penguatan akuntabilitas kinerja. Seluruh ASN harus bekerja berdasarkan perencanaan yang jelas, target kinerja individu yang terukur, serta berkontribusi nyata dalam peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 11.625 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Jumlah tersebut terdiri atas 7.522 orang tenaga guru, 4 orang tenaga kesehatan dan 4.099 orang tenaga teknis.

Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution menekankan mengenai pelayanan pada masyarakat. “Jumlah ini menunjukkan dari saudara-saudara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bobby, pada apel penyerahan SK PPPK Paruh Waktu di Lapangan Astaka, Jalan Williem Iskandar/Jalan Pancing, Deliserdang, Rabu (24/12/2025).

Ia berharap, pada PPPK paruh waktu yang baru diangkat untuk senantiasa memberikan pelayanan dengan maksimal. Sehingga pelayanan dapat bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Bobby juga menegaskan pengabdian sebagai PPPK paruh waktu tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. “Pengabdian PPPK paruh waktu lebih dari itu, pengabdian adalah amanah yang luhur, yang menuntut pelaksanaan tugas dengan penuh ketulusan, integritas, loyalitas, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat, bangsa dan negara,” sebutnya.

Lebih lanjut, pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Sumut sesuai dengan visi pertama Gubernur Sumut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menata manajemen aparatur sipil negara (ASN) secara lebih profesional, berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bobby.

Ia juga meminta PPPK paruh waktu untuk melaksanakan tekad kesiapsiagaan. Di antaranya memperkuat persatuan dan soliditas seluruh ASN, menegakkan netralitas dan integritas, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

Selanjutnya, meningkatkan kepedulian sosial dan kesiapsiagaan bencana, mendukung peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan publik, mendukung dan kawal reformasi birokrasi dan menjaga nama baik ASN.

Bobby juga mengucapkan selamat pada PPPK paruh waktu. Ia berharap momentum pengangkatan tersebut merupakan titik awal untuk menunjukan kinerja terbaik, berprestasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Sumut.